Name: Presentasi Pendidikan Tugas Kelompok Animasi Pola Abstrak Ungu dan Hijau
Uploaded: 2022-11-12
Duration: 6 min 25 s
Description: E-LEARNING Pengetahuan Anti Korupsi Dasar dan Integritas (PADI).

E-LEARNING Pengetahuan Anti Korupsi Dasar dan Integritas (PADI). 

Scene 1

E-LEARNING Pengetahuan Anti Korupsi Dasar dan Integritas (PADI)

Dosen Pengampu:  Anang Wahyudi, S.GZ., M.Ph

Scene 2

Modul 1: Mengapa Korupsi Harus Diberantas? Modul 2: Pahami Dulu Baru Lawan Modul 3: Pilih Strategi, Rancang Aksi Modul 4: Aksi Integritas untuk Berantas Korupsi Modul 5: Bangun Kompetensi dengan Sertifikasi Antikorupsi. 

Scene 3

Modul 1: Mengapa Korupsi Harus Diberantas? Modul 2: Pahami Dulu Baru Lawan Modul 3: Pilih Strategi, Rancang Aksi Modul 4: Aksi Integritas untuk Berantas Korupsi Modul 5: Bangun Kompetensi dengan Sertifikasi Antikorupsi

Modul 1 : Mengapa Korupsi harus diberantas?. KPK menegaskan bahwa alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah tujuan akhir dari pemberantasan korupsi, cita-cita bangsa, idealisme yang dipegang teguh oleh kita semua. Seluruh masyarakat harus hadir dalam upaya ini, baik dari kamar-kamar kekuasaan maupun rakyat biasa. Dimulai dari diri sendiri untuk mewujudkan integritas, hingga melaporkan jika melihat tindak pidana korupsi.. 

Scene 4

Modul 1 : Mengapa Korupsi harus diberantas?

KPK menegaskan bahwa alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah tujuan akhir dari pemberantasan korupsi, cita-cita bangsa, idealisme yang dipegang teguh oleh kita semua. Seluruh masyarakat harus hadir dalam upaya ini, baik dari kamar-kamar kekuasaan maupun rakyat biasa. Dimulai dari diri sendiri untuk mewujudkan integritas, hingga melaporkan jika melihat tindak pidana korupsi.

Tiga Indikator Keberhasilan Pemberantasan Korupsi

Survei Penilaian Integritas (SPI) Indeks Prilaku anti Korupsi (IPAK) Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Modul 2 : Pahami dulu, baru Lawan. Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio (tindakan merusak atau menghancurkan) atau corruptus (keburukan, ketidakjujuran). Jadi “korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi” (World Bank,2000). 

Scene 5

Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio (tindakan merusak atau menghancurkan) atau corruptus (keburukan, ketidakjujuran). Jadi “korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi” (World Bank,2000)

Jenis Korupsi: 1. Bureaucratic Corruption 2. Political Corruption

korupsi memiliki lima komponen, yaitu:  1. Korupsi adalah suatu perilaku. 2. Ada penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.  3. Dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. 4. Melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral. 5. Terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintah atau swasta.

PENYEBAB KORUPSI  Faktor Internal Sifat serakah/tamak/rakus manusia Gaya hidup konsumtif Moral yang lemah Faktor Penyebab Eksternal   Aspek Sosial Aspek Politik   Aspek Hukum Aspek Ekonomi Aspek Organisasi

Perbedaan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan dan suap. 

Scene 6

Perbedaan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan dan suap

Gratifikasi terjadi jika pihak pengguna layanan memberi sesuatu kepada pemberi layanan tanpa adanya penawaran atau transaksi apapun.

1. UU No. 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2. Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN 3. UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 4. UU No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 5. Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi

Penyuapan dan pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut. Suap dan pemerasan akan terjadi jika terjadi transaksi atau deal antara kedua belah pihak. Berbeda dengan gratifikasi, yang tidak ada kesepakatan di antara keduanya.

Uang Pelicin termasuk kedalam kategori suap menyuap. Suap terjadi jika pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur.

Hukuman Pidana UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memuat hukuman pidana untuk keempat tindakan korupsi tersebut. Suap, Uang Pelicin, dan Pemerasan terkait jabatan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dengan pidana maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal Rp250.000.000.

Modul 3 : Pilih Strategi, Rancang Aksi. Trisula Pemberantasan Korupsi ini selalu digaungkan oleh para Pimpinan KPK dalam berbagai kesempatan. Harapannya, Trisula akan membantu menyukseskan Visi Indonesia 2045 —yaitu negara dengan PDB terbesar ke-5 (PDB $ 7 triliun dan pendapatan per kapita $ 23.199) dan mengurangi kemiskinan hingga mendekati nol.. 

Scene 7

Trisula Pemberantasan Korupsi ini selalu digaungkan oleh para Pimpinan KPK dalam berbagai kesempatan. Harapannya, Trisula akan membantu menyukseskan Visi Indonesia 2045 —yaitu negara dengan PDB terbesar ke-5 (PDB $ 7 triliun dan pendapatan per kapita $ 23.199) dan mengurangi kemiskinan hingga mendekati nol.

1. Sula Penindakan Sula Penindakan adalah strategi represif KPK dalam menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Strategi ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu penanganan laporan aduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi.

2. Sula Pencegahan  Sula Pencegahan mencakup perbaikan pada sistem sehingga meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Pada strategi ini, KPK akan melakukan berbagai kajian untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah perbaikan.

3. Sula Pendidikan Sula Pendidikan digalakkan dengan kampanye dan edukasi untuk menyamakan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang tindak pidana korupsi, bahwa korupsi berdampak buruk dan harus diperangi bersama.

Sesuai artinya, maka kata pertama ini menekankan pentingnya menetapkan target yang spesifik. Hindari target yang terlalu umum atau kurang mendetail. Target tidak boleh ambigu, harus jelas. dan dipaparkan dengan bahasa yang lugas.. 

Scene 8

Sesuai artinya, maka kata pertama ini menekankan pentingnya menetapkan target yang spesifik. Hindari target yang terlalu umum atau kurang mendetail. Target tidak boleh ambigu, harus jelas. dan dipaparkan dengan bahasa yang lugas.

Kata ketiga yang bermakna "dapat dicapai" ini menekankan bahwa target harus realistis dan bisa diraih.

Merancang rencana aksi tidak bisa sembarangan, mesti sistematis dan terstruktur agar bisa berhasil. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah SMART, kependekan dari Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timely.

Kata kedua yang bermakna "terukur" ini menekankan pentingnya kriteria yang digunakan untuk mengukur besarnya kemajuan yang dibuat dalam mencapai target.

Kata keempat "relevan" menekankan memilih target yang tepat.

Kata kelima yaitu "tepat waktu" menekankan pentingnya menetapkan target dengan kerangka waktu, yaitu memberikan tenggat waktu pencapaiannya.

Modul 4 : Aksi Integritas untuk Berantas Korupsi. 

Scene 9

Modul 4 : Aksi Integritas untuk Berantas Korupsi

INTEGRITAS merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Secara harfiah, integritas bisa diartikan sebagai bersatunya antara ucapan dan perbuatan. Jika ucapan mengatakan antikorupsi, maka perbuatan pun demikian.

Belajar Integritas kepada Tokoh Bangsa. Kesederhanaan Hidup H. Agus Salim. 

Scene 10

Hoegeng Iman Santoso Menutup Toko Kembangnya

Ir. Sukarno Pantang Ambil Fasilitas Negara

Ketika Sri Sultan Hamengku Buwono IX Ditilang

Sertifikasi anti korupsi adalah suatu proses pemberian sertifikat (pengakuan kompetensi) yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi (proses asessmen) yang mengacu kepada SKKNI Penyuluh Antikorupsi dan/atau Ahli Pembangun Integritas.. 

Scene 11

Sertifikasi anti korupsi adalah suatu proses pemberian sertifikat  (pengakuan kompetensi) yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi (proses asessmen) yang mengacu kepada SKKNI Penyuluh Antikorupsi dan/atau Ahli Pembangun Integritas.

Unit-unit kompetensi tersebut termaktub dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No 303 Tahun 2016 tentang SKKNI Penyuluh Antikorupsi. Jadi, seseorang akan dianggap kompeten menjadi Paksi dalam asessmen pada uji kompetensi jika berhasil membuktikan telah memiliki 20 Unit Kompetensi yang tercantum dalam SKKNI.

1. Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Integritas  2. Menangani Konflik yang Muncul dalam Proses Penyuluhan Antikorupsi 3. Menerapkan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi  4. Menumbuhkan Semangat Perlawanan terhadap Korupsi  5. Menyadarkan Bahaya dan Dampak Korupsi Termasuk Perilaku Koruptif, Kolusi,dan Nepotisme  6. Membangun Cara Berpikir Kritis terhadap Masalah Korupsi  7. Meningkatkan Pengetahuan Terkait Antikorupsi  8. Meningkatkan Keterampilan Antikorupsi 9. Membangun Sikap Antikorupsi  10. Menumbuhkembangkan Kelembagaan Antikorupsi  11. Mendorong Kemandirian Kelompok Sasaran  12. Menumbuhkan Kelompok Pelaku Utama Antikorupsi  13. Mengorganisasikan Kelompok Sasaran  14. Membangun Komunikasi Kelompok Sasaran Penyuluhan  15. Menumbuhkan Jejaring Kerja Antar Kelompok Sasaran  16. Melakukan Kolaborasi  17. Memobilisasi Gerakan Antikorupsi  18. Memantau Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi  19. Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi 20. Memfasilitasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kelompok Sasaran Penyuluhan Antikorupsi

Modul 5 : Bangun  Kompetensi dengan sertifikasi anti korupsi

Unit-unit kompetensi tersebut termaktub dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No 303 Tahun 2016 tentang SKKNI Penyuluh Antikorupsi.Berikut adalah 20 unit kompetensi Paksi yang tercantum dalam SKKNI:

Sertifikasi. Sertifikasi kompetensi merupakan salah satu cara untuk melakukan standarisasi sebuah profesi. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikasi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang menerangkan seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI. Sertifikat pelatihan adalah bukti tertulis yang sebagai bukti resmi seseorang telah berhasil menyelesaikan suatu program pelatihan kerja tertentu.. 

Scene 12

Sertifikasi kompetensi merupakan salah satu cara untuk melakukan standarisasi sebuah profesi. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikasi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang menerangkan seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI. Sertifikat pelatihan adalah bukti tertulis yang sebagai bukti resmi seseorang telah berhasil menyelesaikan suatu program pelatihan kerja tertentu.

Tata Cara dan Persyaratan Ahli Pembangun Integritas (API)

Aksi penyuluhan telah tercantum dalam rencana aksi pada saat seseorang mendaftarkan diri menjadi Paksi. Untuk menjaga kompetensi Paksi, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK mensyaratkan Paksi untuk menjalankan penyuluhan antikorupsi minimal enam kali dalam tiga tahun. Setelah tiga tahun, Paksi akan menjalani Recognition Current Competency (RCC) atau Pengakuan Kompetensi Terkini untuk memperpanjang sertifikasi Paksi atau resertifikasi.

Pentingnya Paksi Melaporkan Rencana Aksi Antikorupsi di Aksesku Interaksi

Penyuluh Antikorupsi (Paksi), KPK juga memiliki skema Ahli Pembangun Integritas (API) dengan tujuan yaitu mencegah korupsi dan menyebarluaskan paham antikorupsi. Ada tiga skema API dengan unit kompetensinya masing-masing, yaitu API, API Muda, dan API Eksekutif.

Presentasi Pendidikan Tugas Kelompok Animasi Pola Abstrak Ungu dan Hijau

Scene 1 (0s)

Scene 2 (12s)

Scene 3 (18s)

Scene 4 (33s)

Scene 5 (1m 1s)

Scene 6 (1m 35s)

Scene 7 (2m 30s)

Scene 8 (3m 14s)

Scene 9 (3m 52s)

Scene 10 (4m 15s)

Scene 11 (4m 32s)

Scene 12 (5m 34s)

Scene 13 (6m 18s)