Name: Pameran BPK Dalam Sejarah
Uploaded: 2022-03-31
Duration: 3 min 11 s
Description: Pameran BPK Dalam Sejarah. Logo Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Format Vektor (CDR, EPS, AI, SVG, PNG).

Pameran BPK Dalam Sejarah. Logo Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Format Vektor (CDR, EPS, AI, SVG, PNG). 

Scene 1

Logo Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Format Vektor (CDR,  EPS, AI, SVG, PNG)

Tim Penyusun. Iradanti Helmi Fanfani Hendarto Eka Yoga Herdhiyanto Aprido Steven Roosana Amiranti. 

Scene 2

Iradanti 	    Helmi   Fanfani  	    Hendarto   Eka  Yoga 	    Herdhiyanto   Aprido  Steven 	    Roosana   Amiranti

Kantor BPK Pertama kali yang berkedudukan sementara dikota Magelang (1 Januari 1947). 

Scene 3

Kantor BPK  Pertama  kali yang  berkedudukan   sementara   dikota   Magelang  (1  Januari  1947)

Surat Keputusan Presiden RI tentang pengangkatan Raden Soerasno sebagai Ketua BPK yang pertama dan Dr. M. Aboetari sebagai anggota BPK . (28 Desember 1946). 

Scene 4

Surat  Keputusan   Presiden  RI  tentang   pengangkatan   Raden   Soerasno   sebagai   Ketua  BPK  yang  pertama   dan   Dr. M.  Aboetari   sebagai   anggota   BPK .  (28  Desember  1946)

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI tanggal 28 Desember 1946, Raden Soerasno diangkat sebagai Ketua BPK yang pertama. 

Scene 5

Berdasarkan   Surat  Keputusan   Presiden  RI  tanggal  28  Desember  1946,  Raden   Soerasno   diangkat   sebagai   Ketua   BPK  yang  pertama

Berkas:R. Soerasno, Ketua BPK.JPG - Wikipedia bahasa Indonesia,  ensiklopedia bebas

Kantor BPK di Yogyakarta, setelah penggabungan BPKN Magelang dengan BPKN Yogyakarta ( 6 Nopember 1948 ). 

Scene 6

Kantor BPK di Yogyakarta,  setelah   penggabungan  BPKN  Magelang   dengan  BPKN Yogyakarta ( 6  Nopember  1948 )

Kantor Dewan Pengawas Keuangan (DPK) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS, menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah Netherland Indies Civil Administration (NICA ) di Bogor (14 Desember 1949 ). 

Scene 7

Kantor  Dewan  Pengawas   Keuangan   (DPK) yang  merupakan   salah   satu   alat   perlengkapan   negara   RIS,  menempati   bekas   kantor   Algemene   Rekenkamer   pada  masa  pemerintah  Netherland Indies Civil Administration (NICA ) di Bogor  (14  Desember  1949 )

Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka DPK RIS yang berada di Bogor digabung dengan BPK berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati kantor yang sama (1 Oktober 1950). 

Scene 8

Dengan   kembalinya   bentuk  Negara  menjadi  Negara  Kesatuan   Republik  Indonesia  pada   tanggal  17  Agustus  1950,  maka   DPK RIS  yang  berada  di Bogor  digabung   dengan   BPK  berdasarkan   UUDS 1950  dan   berkedudukan  di Bogor  menempati   kantor  yang  sama  (1  Oktober   1950)

Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI ( Ir , Soekarno ) yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian DPK berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi BPK berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945.. 

Scene 9

Pada   Tanggal  5  Juli  1959  dikeluarkan   Dekrit   Presiden  RI  ( Ir ,  Soekarno ) yang  menyatakan   berlakunya   kembali  UUD  Tahun  1945.  Dengan   demikian   DPK  berdasarkan   UUD 1950  kembali   menjadi   BPK  berdasarkan   Pasal  23 (5) UUD  Tahun  1945.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 1963) nama BPK berbentuk Dewan yang merupakan satu kesatuan organisasi disamping Lembaga Negara Tertinggi lainnya (12 Oktober 1963 ). 

Scene 10

Pemerintah   telah   mengeluarkan   Peraturan   Pemerintah   Pengganti   Undang-undang  No. 7  Tahun  1963 (LN No. 195  Tahun  1963)  nama  BPK  berbentuk  Dewan  yang  merupakan   satu   kesatuan   organisasi   disamping   Lembaga  Negara  Tertinggi   lainnya   (12  Oktober   1963 )

UU No. 17 Tahun 1965 antara lain menetapkan bahwa Presiden , sebagai Pemimpin Besar Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri .. 

Scene 11

UU  No. 17  Tahun  1965  antara   lain  menetapkan   bahwa   Presiden ,  sebagai   Pemimpin   Besar   Revolusi   pemegang   kekuasaan   pemeriksaan   dan   penelitian   tertinggi   atas   penyusunan   dan   pengurusan   Keuangan  Negara.  Ketua   dan  Wakil  Ketua  BPK RI  berkedudukan   masing-masing   sebagai   Menteri   Koordinator   dan   Menteri .

UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU No. 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 

Scene 12

UU yang  mendasari   tugas  BPK RI  perlu   diubah   dan   akhirnya   baru   direalisasikan   pada   Tahun  1973  dengan  UU No. 5  Tahun  1973  Tentang   Badan   Pemeriksa   Keuangan

Kantor BPK di Jakarta (1979). Logo Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Format Vektor (CDR, EPS, AI, SVG, PNG). 

Scene 13

Dalam era Reformasi sekarang ini , BPK telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002.. 

Scene 14

Dalam  era  Reformasi   sekarang   ini , BPK  telah   mendapatkan   dukungan   konstitusional   dari  MPR RI  dalam   Sidang   Tahunan   Tahun  2002 yang  memperkuat   kedudukan  BPK RI  sebagai   lembaga   pemeriksa   eksternal  di  bidang   Keuangan  Negara,  yaitu   dengan   dikeluarkannya  TAP MPR No.VI/MPR/2002.

BPK Corpu Gunakan Prinsip 10-70-20, Apa Itu? - WARTA DIGITAL