Name: Surat Himbauan Pelaksanaan Muscab
Uploaded: 2021-12-22
Duration: 6 min 13 s
Description: . . . PERHIMPUNAN RADIOGRAFER INDONESIA. (INDONESIA SOCIEETY OF RADIOGRAPHERS).

. . . PERHIMPUNAN RADIOGRAFER INDONESIA. (INDONESIA SOCIEETY OF RADIOGRAPHERS). 

Scene 1

Sekretariat : Instalasi Radiologi RSUD dr. Chasan Boesorie  
Jln. Tanah Tinggi Ternate – Maluku Utara Kode Pos 97715 
http/parimalut.blogspot.com Email : parimalut21@gmail.com

Nomor  
: 006/PD PARI/MALUT/XI/2021                                Ternate, 25 November 2021

Ketua Pengurus Cabang PARI se-Maluku Utara (daftar nama terlampir)

Sehubungan dengan berakhirnya masa periode jabatan Pengurus Cabang (Pengcab)

Perhimpunan Radiografer Indonesia di beberapa Kabupaten dan Kota di Maluku utara saat ini,

serta merujuk Surat edaran Ketua PARI Pusat nomor : 090/PP PARI/VI/2020 tentang

Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Daerah dan Cabang, Maka dengan ini menghimbau

Kepada Pengurus Cabang yang sudah habis masa Periode Jabatannya dan yang baru

membentuk pengurus cabang untuk segera Melakukan Musyawarah Cabang dengan

1. Musyawarah Cabang dapat dilakukan secara tatap muka langsung dengan mematuhi

2. Kami berharap paling lambattanggal 7 Desember 2021 sudah terbentuk pengurus baru.

3. Adapun peraturan muscab lainnya terlampir

Demikian Surat himbauan ini, atas perhatian dan tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.

Scene 2

Daftar Kabupaten/Kota KetuaPengcab PARI se- Malut

1 
Ka  PAW Pengcab Kota Ternate 
 
 Ternate

2 
Ka Pengcab Kota Tidore Kepulauan 
 
Tidore

Ka Pengcab Halmahera Tengah 
 
Halmahera tengah

4 
Ka PengcabHamahera Barat 
 
Halmahera Barat

5 
Ka Pengcab Halmahera Selatan 
 
Halmahera Selatan

6 
Ka Pengcab Halmahera Utara 
Halut, Haltim 
Halmahera Utara

Scene 3

KETENTUAN  ORGANISASI DAN MUSYAWARAH YANG DIATUR DALAM ANGGARAN

Pehimpunan Radiografer Indonesia mempunyai tujuan :

a. Sebagai wadah berhimpun Radiografer Indonesia 
b. Menampung, memadukan, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi Radiografer

c. Membina para anggota dalam rangka meningkatkan ,mengembangkan kompetensi

d. Membantu Pemerintah dalam pelaksanaan Pembangunan kesehatan melalui pelayanan

1. Secara Struktural Pengurus Pusat PARI membawahi dan mengkoordinasi Pengurus

2. Secara Struktural Pengurus Daerah PARI mengkoordinasi Pengurus Cabang. 
3. Secara Struktural Pengurus Cabang PARI membawahi dan mengkoordinasi anggota

Petemuan / forum  organisasi yang menunjukan hirarkis kekuatan pengambilan keputusan 
terdiri atas :

a. Musyawarah Nasional (Munas) 
b. Musyawarah Nasional Luar Baiasa (Munaslub 
c. Rapat kerja Nasional (Rakernas) 
d. Musyawarah Daerah (Musda) 
e. Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) 
f. Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 
g. Musyawarah Cabang (Muscab) 
h. Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) 
i. 
Rapat Kerja Cabang (Rakercab)

j. 
Rapat Pengurus sesuai dengan tingkatanya.

1. Munas mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam Perhimpunan Radiografer

2. Munas Perhimpunan diadakan 4 (empat) tahun sekali 
3. Peserta Munas adalah Dewan Pembina, Pengurus (Pusat,daerah, dan Cabang), Dewan

Pengawas dan anggota yang terdaftar sebagai peserta Munas.

4. Dalam keadaan istimewa dapat diadakan Munas Luar Biasa.

Scene 4

1. Musyawarah Nasional dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah (1/2)

jumlah pengurus daerah, yang  selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

2. Musyawarah Daerah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah (1/2)

jumlah pengurus cabang, yang selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

3. Musyawarah Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah (1/2)

jumlah anggota cabang, yang selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

4. Pengambilan Keputusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin secara

musyawarah untuk mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin, maka keputusan diambil 
berdasarkan  suara terbanyak

5. Dalam hal Musyawarah Nasional mengambil keputusan tentang perubahan AD/ART

sekurang – kurangya dua pertiga (2/3) dari jumlah peserta munas sesuai dengan pasal 
14 ayat 3.

Perhimpunan Radiografer Indonesia mempunyai naskah – naskah asas organisasi profesi yang 
terdiri dari :

1. Anggaran Dasar (AD) 
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) 
3. Peraturan Organisasi 
4. Kode Etik Profesi Radiografer 
5. Standar Kompetensi Profesi

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari ½ dari jumlah Anggota Perhimpunan dan

disetujui oleh oleh dari ½ bagian dari jumlah anggota yang hadir, kecuali apabila 
ditentuka lain dalam anggaran Dasar ini.

2. Apabila korum sebagimana dimaksud dalam ayat 1 diatas tidak tercapai, maka Rapat

Anggota tersebut ditunda untuk waktu 1 (satu) hari, dan selambat-lambatnya 30 
(tigapuluh) hari untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya.

3. Apabila pada rapat selanjutnya sebagaimana yang dimaksud ayat 2 diatas korum tetap

belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsukan dan keputusan sah 
serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri sekurang – kuranya 1/3 dari jumlah 
anggota perkumpulan dankeputusan disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

4. Ketentuan selanjutya mengenai Parat Anggota akan diatur dalam Anggaran Rumah

1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyaarah untuk mencapai

2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, mkaka pengambilan keputusan oleh rapat Anggota

didasarkan pada suara terbanyak dri jumlah anggota yang hadir.

3. Dalam hal dilakukan pengumumtan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara

dengan memperhatikan hak suara dari masing – masing anggta yang dimaksud, yang 
akan diatur secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga

4. Anggota yang tidak hadir dapat mewakilkan suaranya kepada anggota lain,yang hadir

pada rapat anggota tersebut dengan menyertakan suart kuasa khusus secara tertulis

5. Pengumutan suara dapat dilakukan secara terbuka/tertutup, kecuali mengenai diri

6. Setiap keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditanda tangani

Scene 5

7. Anggota Perkumpulan dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa

mengadakan Rapat Anggota dengan ketentuan semua anggota Perkumpulan harus 
diberitahu secaratertulis dan memberikan persetujuan mengenai hal dan atau usulan 
tersebut secara tertulis serta menda-tangani persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan 
dari Pengurus dan atau pihak – pihak tertentu, dengan ketentuan korum Rapat Anggota 
sebagimana dimaksud pasal ini

8. Pengaturan selanjutnya mengenai Rapat Anggota dan rapat lainnya akan diatur didalam

Tempat, acara, tata tertib dalam bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih 
dahulu kepada Anggota sekurang – kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan 
Rapat Anggota.

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Perhimpunan,kecuali ditentukan lain

2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus Perhimpunan dan atau oleh

Pimpinan dan Sekertaris Parat dipilih dalam rapat anggota tersebut

3. Pemilihan Pimpinan dan Sekertaris Rapat dapat dipimpin oleh Pengurus Perhimpunan

dari anggota yang hadi, yang tidak menyangkut jabatan Pengurus, pengawas dan 
pengelola atau karyawan Perhimpunan

4. Setiap hasil dan atau keputusan rapat Anggota harus dituangkan dalam Berita Acara

Rapat yang ditanda tangani oleh Pimpinan dan Sekertaris Rapat dan disetujui oleh 
Anggota Rapat

5. Berita Acara Rapat yang telah ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekertaris Rapat

menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Perhimpunan dan pihak ketiga lainnya

1. Rapat Anggota tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah

tutup tahun buku, kecuali diatur lain sesuai anggara dasar ini

2. Rapat anggota tahunan membahas dan mengesahkan

a. Rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja 
b. Laporan pertanggung jawaban pengurus atas Pelaksanaan.

Kewenangan lain sehubungan dengan tugas dan fungsi Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, 
dan Pengurus Cabang diatur dalam ART.

BAB IV Stuktur dan Kepengurusan Organisasi

a. Disesuaikan dengan kebutuhan cabang tetapi sedapat mingkin berpedoman kepada

b. Bagi cabang yang belum memenuhi persyaratan membentuk cabang karena jumlah

anggotanya terbatas sebaiknya tidak dibentuk dahulu.

c. Pembentukan Cabang PARI minimal mempunya 10 orang anggota di wilayahnya.

Scene 6

KABUPATEN/KOTA ………………………

Hari ini ….. tanggal …. Bulan …tahun 2021  bertempat di ………. Telah dilaksanakan 
Musyawarah 
Cabang 
Perhimpunan 
Radiografer 
Indonesia 
(PARI)

Kabupaten/Kota……………..yang di hadiri oleh …… orang peserta Muscab.

Dari hasil Musyawarah dan mengacu pada hasil suara peserta Muscab, maka 
diputuskan dengan suara terbanyak ditetapka bahwa :

Sebagai Ketua Pengurus Cabang  Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI) 
Kabupaten/Kota …………………. Periode 2021 – 2025.

Demikian berita acara ini dibuat agar diketahui dan dipergunakan sebagaimana 
mestinya

Scene 7

Hari / Tanggal 
:.   ……………………

Scene 8

1. Pembukaan 
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 
3. Menyanyikan Lagu Mars PARI 
4. Sambutan Sambutan

- 
Sambutan Ketua Pengda PARI Maluku Utara

- 
Sambutan Ketua Pengcab PARI Kabupaten/Kota………….

5. Doa 
6. Pemilihan Presidum Sidang 
7. Laporan Pertanggung jawaban Pengurus Lama 
8. Pemilihan Pengurus Baru 
9. Hymne PARI 
10. Penutup

Surat Himbauan Pelaksanaan Muscab

Page 1 (0s)

Page 2 (48s)

Page 3 (1m 9s)

Page 4 (2m 3s)

Page 5 (3m 27s)

Page 6 (4m 40s)

Page 7 (5m 14s)

Page 8 (5m 40s)

Page 9 (6m 4s)