STATUS PERSONAL

Published on
Scene 1 (0s)

Photo by Martin Adams on Unsplash

Photo by Ruth D on Unsplash

STATUS PERSONAL

Hukum Perdata Internasional Oleh Kelompok : 3 Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

Scene 2 (11s)

Photo by Adrien Olichon on Unsplash

Photo by Daniel Wirtz on Unsplash

Photo by Matic Kozinc on Unsplash

ANGGOTA KELOMPOK

Ais Sifa (193020601063) Aulia Rahmadani (193020601079) Chindy Selvia Klorina (193020601066) Dina Fitriani (EAA 118 065) Evanz Afreda (193020601076) Fikri Maulana (193020601070) Kafa Sailul Ghutsa'a (EAA 117 112) Krisna N Sitanggang (193020601096

Nur Tria Maharani (193020601078) Oky Frianto (EAA 117 069) Redy Suranto (EAA 118 086) Reko (193030601107) Setyawan Nugroho (193030601108) Vini Amelina Putri (193030601103) Wandri Saputra (193020601071) Yunus Toni (EAA 117 078)

Scene 3 (49s)

Photo by Ferdinand Stöhr on Unsplash

Photo by Corina Rainer on Unsplash

Photo by Goh Rhy Yan on Unsplash

PENGERTIAN

Status personal adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan /diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Meliputi hak dan kewajiban, kemampuan dan ketidakmampuan bersikap tindak dibidang hukum, yg unsur-unsurnya tidak dapat berubah atas kemauan pemiliknya. Pada dasarnya merupakan kedudukan hukum seseorang yang umumnya ditentukan oleh hukum dari mana ia di anggap terikat secara permanen.

Scene 4 (1m 16s)

Photo by Benjamin Salvatore on Unsplash

Photo by Bruno Nascimento on Unsplash

Photo by Adrien Olichon on Unsplash

RUANG LINGKUP

Konsepsi Luas; Kewenangan hukum (menikmati dan hilangnya hak keperdataan), kecakapan bertindak, perlindungan kepentingan perorangan (kehormatan, nama), hubungan-hubungan kekeluargaan – hubungan suami-isteri, kekuasaan orang tua, perwalian, hukum keluarga – perkawinan, perceraian, pengesahan anak, menjadi dewasa, pengampuan, soal pewarisan. Konsepsi Sempit; Adalah dikurangi (minus Hukum Harta Benda Perkawinan dan Hukum Waris). Menurut Hukum Inggris, status personal adalah kondisi hukum seseorang dalam masyarakat yang diberikan oleh negara agar dapat menjamin memelihara masyarakat dan institusi sosial.

Scene 5 (2m 5s)

Photo by Sebastian Kanczok on Unsplash

Photo by Corina Rainer on Unsplash

Photo by Daniel Wirtz on Unsplash

GRAVESON MERUMUSKAN, BAHWA STATUS PERSONAL ADALAH:.

"suatu kondisi seseorang dalam masyarakat baik absolut maupun relatif dalam hubungannya dengan orang lain, yang ditentukan oleh negara dalam aturan untuk mengamankan dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dalam institusi, dan memuat hak-hak, kewajiban-kewajiban, kapasitas-kapasitas, kekuasaan-kekuasaan, dan ketidakmampuan atau beberapa gabungannya, kondisi hukum demikian dan kejadian-kejadian ini tidak berubah secara umum hanya kehendak orang tersebut. ".

Scene 6 (2m 40s)

Photo by Patrick Tomasso on Unsplash

Photo by Martin Adams on Unsplash

Photo by Goh Rhy Yan on Unsplash

Menurut tradisi "common law system" bahwa status adalah:. Hanya dilimpahkan oleh negara kepada perorangan; Untuk memelihara kepentingan umum; Tidak dapat diperoleh melulu atas kehendak perorangan;. Bercorak universalitas.

Scene 7 (2m 54s)

Photo by Guillaume Lebelt on Unsplash

Photo by 贝莉儿 DANIST on Unsplash

CARA MENENTUKAN

Persoalan HPI adalah hukum mana yg dipergunakan? Ada 2 (dua) aliran, yaitu: Aliran Personalitas: yaitu menggunakan prinsip Nasionalitas, jadi yang diterapkan adalah hukum nasionalnya. Prinsip ini umumnya digunakan oleh negara-negara yang menganut tradisi civil law system (Eropa Kontinental), sehingga points of contact-nya adalah personalia, artinya SEMUA ORANG TAKLUK PADA HUKUM NASIONALNYA DI MANA IA BERADA.

Scene 8 (3m 20s)

Photo by Benjamin Salvatore on Unsplash

Photo by Sebastian Kanczok on Unsplash

Photo by Andrew Seaman on Unsplash

Aliran Teritorialitas: yaitu menggunakan prinsip domisili, jadi yang diterapkan adalah hukum domisilinya. Prinsip ini umumnya digunakan oleh negara-negara yang menganut tradisi common law system, sehingga points of contact-nya adalah teritorial, artinya SEMUA ORANG YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NEGARA TAKLUK PADA HUKUM NEGARA ITU.

Scene 9 (3m 39s)

Photo by Ricardo Gomez Angel on Unsplash

Photo by Ferdinand Stöhr on Unsplash

ASAS NASIONALITAS(KEWARGANEGARAAN)

Status personal seseorang ditetapkan berdasarkan hukum kewarganegaraan (lex patriae) orang itu. Asas ini juga digunakan dalam pasal 16 Algemene van Bepalingen van Wetgeving (AB) yang secara teoritis masih berlaku di Indonesia.

Scene 10 (3m 54s)

Photo by Tandem X Visuals on Unsplash

Photo by Guillaume Lebelt on Unsplash

ADA 2 ASAS UTAMA YANG MENENTUKAN KEWARGANEGARAAN SESEORANG.

Asas Tempat Kelahiran (Ius Soli) Kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Misalnya seseorang berada di negara X maka ia merupakan warga negara dari negara X tersebut. Asas Keturunan (Ius Sanguinis) Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunannya. Misalnya seseorang yg lahir di Belanda dari kedua orang tuanya yg mempunyai kewarganegaraan Indonesia, maka yang bersangkutan menjadi warga negara Indonesia. Akibat digunakannya cara yang berbeda dalam menentukan kewarganegaraan tersebut dapat menimbulkan lebih dari satu kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan dengan kedudukan bipatride, atau multipatride. Tetapi bisa juga seseorang bahkan tidak mempunyai kewarganegaraan sama sekali (apatriade).

Scene 11 (4m 35s)

Photo by mohammad alizade on Unsplash

Photo by kIRK lAI on Unsplash

Photo by Alex wong on Unsplash

DOMISILI

Pengertian dan pengaturan hukum mengenai domisili yang berlaku di bebagai negara tidaklah sama. Namun demikian, dalam konsep domisili yang dikenal di mana-mana ada suatu corak utama dalam konsep domisili yaitu yang dimaksud domisili adalah "negara atau tempat menetap yang menurut hukum dianggap sebagai pusat kehidupan seseorang (centre of life)". . Bisa juga dikatakan, bahwa domisili adalah tempat, di mana hukum menganggap seseorang setiap waktu bisa dicapai untuk pelaksanaan hak dan kewajibannya, sekalipun secara nyata mungkin yang bersangkutan tidak berada di tempat itu. dengan demikian, domisili merupakan pengertian hukum, sehingga tidak harus sama dengan kenyataannya yg ada. Hal ini diperkuat dengan kalimat "sekalipun secara nyata mungkin yang bersangkutan tidak berada di tempat itu".

Scene 12 (5m 27s)

Photo by Sebastian Kanczok on Unsplash

Photo by 贝莉儿 DANIST on Unsplash

Photo by JJ Ying on Unsplash

ASAS TERITORIALITAS (DOMISILI)

Asas domisili (domicile) yang dimaksudkan disini hendaknya diartikan sesuai dengan konsep yang tumbuh di dalam sistem-sistem hukum common law, dan yang umumnya diartikan sebagai permanent home atau tempat hidup seseorang secara permanen. Berdasarkan asas ini status dan kewenangan personal seseorang ditentukan berdasarkan hukum domicile (hukum tempat kediaman permanen orang itu.

Scene 13 (5m 49s)

Photo by Bruno Nascimento on Unsplash

Photo by Matic Kozinc on Unsplash

Photo by Tim J on Unsplash

KONSEP DOMICILE

Domicile of Origin; Tempat kediaman permanen seseorang karena kelahiran orang itu di tempat tertentu. Bagi anak sah, domicile of origin-nya adalah negara di mana ayahnya berdomisili pada saat ia (sang anak) dilahirkan. Sedangkan bagi anak tidak sah, domisili ibunyalah yang menentukan. Domisili sang ayah tersebut dapat berupa domicile of choice atau domicile of origin. Dalam hal sang ayah mempunyai domicile of choice, maka domisili tersebut merupakan domicile of origin sang anak. Jika sang ayah tidak pernah memperoleh domicile of choice, maka domicile of origin sang ayahlah yg menentukan.

Scene 14 (6m 29s)

Photo by Tandem X Visuals on Unsplash

Photo by Stephen Johnson on Unsplash

Photo by Corina Rainer on Unsplash

Domicile of Dependence (Domicile by Operation of the Law); Yaitu tempat kediaman permanen seseorang karena ketergantungannya pada orang lain, misalnya : anak-anak di bawah umur akan mengikuti domicile orang tuanya, atau istri mengikuti domicile suaminya. Domicile of Choice; Yaitu tempat kediaman permanen seseorang yang dipilih orang itu atas kemauan dasar bebasnya. Untuk memperoleh domicile of choice menurut sistem hukum Inggris diharuskan untuk memenuhi persyaratan, yaitu : kemampuan (capacity), tempat kediaman (residence), dan hasrat (intention).

Scene 15 (7m 2s)

Photo by mohammad alizade on Unsplash

Photo by Marius Badstuber on Unsplash

Photo by Daniel Wirtz on Unsplash

STATUS PERSONAL

Manusia (Natuurlijk persoon)

Badan Hukum (Rechtspersoon)

Status personal manusia membahas tentang: Civil status (kewenangan/kecakapan, batas umur, birth and death, status anak, status anak adopsi, status janda/duda). Family relations (perkawinan/perceraian, harta gono-gini).

Status personal badan hukum membahas tentang: Kewenangan/kemampuan untuk bertindak dalam hukum, hidup dan matinya badan hukum, ada tidaknya badan hukum, batas-batas kemampuan bertindak dalam hukum. Termasuk wajib tidaknya membayar pajak.

Scene 16 (7m 44s)

Photo by Mike Castro Demaria on Unsplash

Photo by Tandem X Visuals on Unsplash

Manusia (Natuurlijk persoon)

Badan Hukum (Rechtspersoon)

Prinsip yg dipakai: Prinsip nasionalitas (negara-negara Civil Law); Prinsip domisili (negara-negara common law).

Prinsip yg dipakai: Prinsip Inkorporasi (negara-negara Common Law); Prinsip kedudukan manajemen yg efektif (negara Civil Law.

Scene 17 (8m 3s)

Photo by Corina Rainer on Unsplash

Photo by Randy Sesser on Unsplash

Photo by Goh Rhy Yan on Unsplash

STATUS PERSONAL

HPI Indonesia menganut prinsip mana? Prinsip Nasionalitas (lihat psl. 16 AB) Ketentuan-ketentuan mengenai perundang-undangan mengenai status dan wewenang orang-orang tetap mengikat untuk kaula-kaula negara Belanda (kini baca: warga negara Indonesia) jikalau mereka berada di luar negeri.

HPI Indonesia menganut prinsip mana? RUU HPI Pasal 7 : badan hukum tunduk kepada hukum dari negara di mana badan-badan hukum ini didirikan. Akan tetapi apabila badan hukum bersangkutan melaksanakan kegiatan utamanya di dalam wilayah Indonesia, maka akan berlakulah hukum Indonesia.

Scene 18 (8m 38s)

Photo by Mike Castro Demaria on Unsplash

Photo by mohammad alizade on Unsplash

Photo by Guillaume Lebelt on Unsplash

SAMBUNGAN...

Dilihat dari UUPA: hak-hak atas tanah boleh dinikmati oleh badan hukumasing. Syaratnya ialah badan hukum tsb harus didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (ps. 30 HGU, ps. 36 HGB, ps. 42 hak pakai).

Scene 19 (9m 3s)

Photo by Marius Badstuber on Unsplash

Photo by Patrick Tomasso on Unsplash

Photo by drmakete lab on Unsplash

ASAS UNTUK PENENTUAN STATUS BADAN HUKUM

Asas Nasionalitas atau Domisili Pemegang Saham Asas Centre of A administration/Bussiness : status badan hukum tunduk pada kaidah-kaidah hukum di tempat yg merupakan pusat kegiatan administrasi badan hukum tsb (tempat di mana badan hukum memusatkan kegiatan bisnis dan manajemennya).

Scene 20 (9m 21s)

Photo by Anders Jildén on Unsplash

Photo by Goh Rhy Yan on Unsplash

Asas Place of Incorporation: status badan hukum ditetapkan berdasarkan hukum dari tempat badan hukum itu secara resmi didirikan/dibentuk. Asas Centre of Exploitation: status badan hukum harus diatur berdasarkan hukum dari tempat perusahaan itu memusatkan kegiatan operasional, eksploitasi, atau kegiatan produksi barang/jasanya.

Scene 21 (9m 42s)

Photo by Benjamin Salvatore on Unsplash

Photo by Behzad Ghaffarian on Unsplash

Photo by Jr Korpa on Unsplash

Dalam praktek hukum di Indonesia, diakui prinsip kumulatif (penggabungan) dari prinsip inkorporasi dan prinsip kedudukan manajemen yang efektif.