Name: Sistem Pemerintahan Di Indonesia
Uploaded: 2022-04-14
Duration: 7 min 32 s
Description: Sistem Pemerintahan Di Indonesia. Dosen Pengampu: Solkhah Mufrikhah, M.SI.

Sistem Pemerintahan Di Indonesia. Dosen Pengampu: Solkhah Mufrikhah, M.SI. 

Scene 1

Nama Kelompok. Awang Kurniawan. 2106016011. Siti Hotijah. 

Scene 2

Definisi teori sistem pemerintahan.. 0 1. 

Scene 3

D efinisi teori sistem pemerintahan. Sistem Pemerintahan merupakan suatu sistem sebagai alat untuk mengatur jalannya pemerintahan sesuai pada kondisi negara dengan tujuan menjaga kestabilan negara . Sistem pemerintahan dalam arti sempit , yakni sebuah kajian yang melihat hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam sebuah negara . Berdasarkan kajian ini menghasilkan dua model pemerintahan yakni , sistem parlementer dan sistem Presidensial .. 

Scene 4

D efinisi   teori   sistem   pemerintahan

Sistem   Pemerintahan   merupakan   suatu   sistem   sebagai   alat   untuk   mengatur   jalannya   pemerintahan   sesuai   pada   kondisi   negara   dengan   tujuan   menjaga   kestabilan   negara . Sistem   pemerintahan   dalam   arti   sempit ,  yakni   sebuah   kajian  yang  melihat   hubungan   antara   legislatif   dan   eksekutif   dalam   sebuah   negara .  Berdasarkan   kajian   ini   menghasilkan   dua  model  pemerintahan   yakni ,  sistem   parlementer   dan   sistem   Presidensial .

Sistem pemerintahan dalam arti luas , yakni suatu kajian pemerintah negara yang bertolak dari hubungan atara semua organ negara , termasuk hubungan antara pemerintah pusat dengan bagian-bagian yang ada di dalam negara . Bertitik tolak dari pandangan ini sistem pemerintahan negara dibedakan menjadi negara kesatuan , negara seikat (federal), dan negara konfererasi . Sistem pemerintahan dalam arti sangat luas , yakni kajian yang menitik beratkan hubungan antara negara dengan rakyatnya . Berdasarkan kajian ini dapat dibedakan sistem pemerintah monarki , pemerintahan aristokrasi dan pemerintahan demokrasi .. 

Scene 5

Sistem   pemerintahan   dalam   arti   luas ,  yakni   suatu   kajian   pemerintah   negara  yang  bertolak   dari   hubungan   atara   semua  organ  negara ,  termasuk   hubungan   antara   pemerintah   pusat   dengan   bagian-bagian  yang  ada  di  dalam   negara .  Bertitik   tolak   dari   pandangan   ini   sistem   pemerintahan   negara   dibedakan   menjadi   negara   kesatuan ,  negara   seikat  (federal),  dan   negara   konfererasi . Sistem   pemerintahan   dalam   arti   sangat   luas ,  yakni   kajian  yang  menitik   beratkan   hubungan   antara   negara   dengan   rakyatnya .  Berdasarkan   kajian   ini   dapat   dibedakan   sistem   pemerintah   monarki ,  pemerintahan   aristokrasi   dan   pemerintahan   demokrasi .

Aristoteles , membagi bentuk pemerintahan menurut jumlah orang memerintah dan sifat pemerintahannya menjadi enam , yakni : monarki , tirani , aristokrasi , oligarki , republik ( politea ) dan demokrasi . Kranenburg , menyatakan adanya ketidakpastian pengguna istilah monarki dan republik untuk menyebut bentuk negara atau bentu pemerintahan . Polybius, membagi bentuk pemerintahan menurut jumlah orang memerintah serta sifat pemerintahannya . Berdasarkan sudut pandang ini dapat dibedakan enam jenis pemerintahan , yakni : monarki , tirani , aristokrasi , oligarki , demokrasi dan anarki ( oklokrasi ). Leon Duguit , membagi bentuk pemerintahan berdasarkan cara penunjuk kepala negaranya . yakni " Sistem republik " kepala negaranya diangkat lewat pemilihan , sedangkan " Sistem monarki " kepala negaranya diangkat secara turun-temurun .. 

Scene 6

Aristoteles ,   membagi   bentuk   pemerintahan   menurut   jumlah  orang  memerintah   dan   sifat   pemerintahannya   menjadi   enam ,  yakni :  monarki ,  tirani ,  aristokrasi ,  oligarki ,  republik  ( politea )  dan   demokrasi . Kranenburg ,   menyatakan   adanya   ketidakpastian   pengguna   istilah   monarki   dan   republik   untuk   menyebut   bentuk   negara   atau   bentu   pemerintahan . Polybius,   membagi   bentuk   pemerintahan   menurut   jumlah  orang  memerintah   serta   sifat   pemerintahannya .  Berdasarkan   sudut   pandang   ini   dapat   dibedakan   enam   jenis   pemerintahan ,  yakni :  monarki ,  tirani ,  aristokrasi ,  oligarki ,  demokrasi   dan   anarki  ( oklokrasi ). Leon  Duguit ,   membagi   bentuk   pemerintahan   berdasarkan   cara   penunjuk   kepala   negaranya .  yakni  " Sistem   republik "  kepala   negaranya   diangkat   lewat   pemilihan ,  sedangkan  " Sistem   monarki "  kepala   negaranya   diangkat   secara   turun-temurun .

Pengertian   Sistem   Pemerintahan   Menurut  Para  Ahli

Scene 7

Apa saja sistem pemerintahan di Indonesia?. 01 Sistem Pemerintahan Presidensial. 

Scene 8

Apa saja sistem pemerintahan di Indonesia?

Sistem   presidensial   merupakan   sistem   pemerintahan  yang  terpusat   pada   jabatan   presiden   sebagai   kepala   pemerintahan  (head of government)  sekaligus   sebagai   kepala   negara  (head of state).  Presiden   sebagai   kepala  Negara  sekaligus   menjadi   Kepala   Eksekutif .  Itulah   sebabnya   rentang   kekuasaan   presiden   tidak   hanya   menyentuh   wilayah   eksekutif ,  tetapi   juga   sedikit   banyak   merambah   pada  proses  legislasi   serta   kewenangan  di  bidang   yudikatif .

Apa saja sistem pemerintahan di Indonesia?. 02 Sistem Pemerintahan Parlementer. 

Scene 9

Sistem   pemerintahan   Parlementer   merupakan   suatu   sistem   pemerintahan  di  mana   pemerintah   ( eksekutif )  bertanggung   jawab   kepada   parlemen .  Dalam   sistem   pemerintahan   ini ,  parlemen   mempunyai   kekuasaan  yang  besar   dan   mempunyai   kewenangan   untuk   melakukan   pengawasan   terhadap   eksekutif .  Dalam   hal   ini   parlemen   memiliki   wewenang   dalam   mengangkat   perdana   menteri   dan   parlemen   pun  dapat   menjatuhkan   pemerintahan ,  yaitu   dengan   cara   mengeluarkan   semacam   mosi   tidak   percaya

Apa saja sistem pemerintahan di Indonesia?. 03 Sistem Pemerintahan Semi- Presidensial. 

Scene 10

03   Sistem   Pemerintahan   Semi- Presidensial

Sistem   Pemerintahan  Semi- Presidensil   adalah   sistem   pemerintahan  yang  menggabungkan   kedua   sistem   pemerintahan :  presidensial   dan   parlementer .  Terkadang ,  sistem   ini   juga   dikatakan   dengan   Dualisme   Eksekutif .  Dalam   sistem   ini ,  presiden   dipilih   oleh   rakyat   sehingga   memiliki   kekuasaan  yang  kuat .  Presiden   melaksanakan   kekuasaan   bersama-sama   dengan perdana   menteri .   Sistem  semi- presidensial   merupakan   bentuk   pemerintahan   negara  yang  mencoba   mengatasi   kelemahan-kelemahan   sistem   parlementer   mau  pun  sistem   presidensial

Lalu bagaimana perkembangannya?. Masa reformasi. Tahun 1988-Sekarang. 

Scene 11

S ecara   garis   besar   sejarah   indonesia   dibagi   atas  3  masa   yaitu :

Masa kepemimpinan soeharto sampai tahun 1988

Perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. 01 Masa orde lama. 

Scene 12

Perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia

Pemerintahan orde lama berlanjut dari tahun  1945  hingga   1968 di bawah  pimpinan Presiden  Sukarno.  Istilah  "orde lama" adalah istilah yang diciptakan  antara  orde baru.  Akan tetapi,  Sukarno tidak terlalu  menyukai  kata "orde lama". Dia lebih suka menggunakan  istilah “orde revolusi"  untuk menggambarkan masa  kepemimpinannya waktu itu.  Pada tanggal 18 Agustus  1945 , Indonesia mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar  negara . Sebenarnya di bawah UUD 1945 telah tercantum  bahwa  Indonesia menggunakan system pemerintahan  presidensial. namun  setelah tiga bulan terjadi  penyimpangan  terhadap UUD 1945.  Sehingga  pada  masa  ini, dipengaruhi oleh Belanda, Indonesia  menggunakan  system parlementer. Masa parlementer berakhir  ketika  dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. 02 Masa orde baru. 

Scene 13

Istilah “orde baru” di pakai untuk memisahkan kekuasaan era  Soekrno  (orde  lama ) dengan masa kekuasaan era  Soeharto lahirnya  era orde baru dimulai dengan dikeluarkannya surat perintah 11  maret 1966.  Era orde  baru  juga  digunakan untuk  menandai setelah  masa baru setelahditumpasnya pemberontakan PKI tahun 1965. Pada masa  orde  baru,awalnya  demokrasi di Indonesia mengalami  kemajuan .  Namun , dalam  perkembangannya  kehidupan demokrasi era orde baru  tidak  jauh  berbeda  dengan demokrasi terpimpin. System  Pemerintahan presidential  juga terlihat ditonjolkan.kemudian  Soeharto menetapkan demokrasi  pancasila sebagai system  Pemerintahan Indonesia .

Perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. 03 Masa reformasi. 

Scene 14

Era reformasi dimulai dari tumbangnya kekusaan  soeharto dan di gantikan oleh B.J. Habibi  pada  21 Mei  1998 hingga sekarang. Pada era reformasi, pelaksnaan system pemerintahan demokrasi pancasila diterapkan sesuai dengan asa demokrasi yang berlandaskan pancasila. Pada era ini, pemerintahan memberikan ruang gerak kepada partai politik dan DPR untuk turut serta mengawasi pemerintahan secara  kritis, priode ini juga didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka

Sistem pemerintahan setelah amandeman. 03. 

Scene 15

Sistem   pemerintahan   setelah   amandeman

Sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen. Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan ( amandemen ) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR: 1. Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 Perubahan Pertama UUD 1945; 2. Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 Perubahan Kedua UUD 1945; 3. Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 Perubahan Ketiga UUD 1945; 4 . Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 Perubahan Keempat UUD 1945. 

Scene 16

Sistem   pemerintahan  Indonesia  setelah   amandemen

Dalam   kurun   waktu  1999-2002, UUD 1945  mengalami   4 kali  perubahan  ( amandemen ) yang  ditetapkan   dalam   Sidang   Umum   dan   Sidang   Tahunan   MPR:    1.  Sidang   Umum  MPR 1999,  tanggal  14-21  Oktober  1999  Perubahan   Pertama  UUD 1945;  2.  Sidang   Tahunan  MPR 2000,  tanggal  7-18  Agustus  2000  Perubahan   Kedua  UUD 1945;  3.  Sidang   Tahunan  MPR 2001,  tanggal  1-9 November 2001  Perubahan   Ketiga  UUD 1945; 4 .  Sidang   Tahunan  MPR 2002,  tanggal  1-11  Agustus  2002  Perubahan   Keempat  UUD 1945

Sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen. 01 Negara Indonesia adalah negara hukum Elemen asas legalitas juga merupakan bentuk pembatasan kekuasaan negara karena asas legalitas menyatakan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara harus berpedoman kepada hukum dan atau undang-undang .. 

Scene 17

01  Negara  Indonesia  adalah   negara   hukum Elemen   asas   legalitas   juga   merupakan   bentuk   pembatasan   kekuasaan   negara   karena   asas   legalitas   menyatakan   bahwa   setiap   tindakan   penyelenggara   negara   harus   berpedoman   kepada   hukum   dan   atau   undang-undang .

0 00
American Beat
Generation
Here is where your
presentation begins
60

Sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen. 02 Sistem konstitusional Konstitusi memiliki dua macam pengertian yakni pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit . pengertian dalam arti luas yaitu kaidah-kaidah hukum dan sosial yang menjadi pedoman dalam bernegara.Sistem Konstitusional pada era reformasi ( sesudah amandemen UUD 1945) berdasarkan Check and Balances. Perubahan UUD 1945 mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan untuk mempertegas kekuasaan dan wewenang masingmasing lembaga-lembaga negara , mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi - fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara .. 

Scene 18

02  Sistem   konstitusional   Konstitusi   memiliki   dua   macam   pengertian   yakni pengertian   dalam   arti   luas   dan   pengertian   dalam   arti   sempit .  pengertian   dalam   arti   luas   yaitu   kaidah-kaidah   hukum   dan   sosial  yang  menjadi   pedoman   dalam   bernegara.Sistem   Konstitusional   pada   era  reformasi  ( sesudah   amandemen  UUD 1945)  berdasarkan   Check and Balances.  Perubahan  UUD  1945  mengenai   penyelenggaraan   kekuasaan   negara   dilakukan   untuk   mempertegas   kekuasaan   dan   wewenang   masingmasing   lembaga-lembaga   negara ,  mempertegas   batas-batas   kekuasaan   setiap   lembaga   negara   dan   menempatkannya   berdasarkan   fungsi - fungsi   penyelenggaraan   negara   bagi   setiap   lembaga   negara .

Sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen. 03 Sistem pemerintahan Sistem ini tetap dalam sistem pemerintahan presidensial , bahkan mempertegas sistem presidensial itu , yaitu Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen , akan tetap bertanggung kepada rakyat dan senantiasa dalam pengawasan DPR. Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya karena melakukan perbuatan melanggar hukum yang jenisnya telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden . DPR dapat mengusulkan untuk memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya manakala ditemukan pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar .. 

Scene 19

03  Sistem   pemerintahan Sistem   ini   tetap   dalam   sistem   pemerintahan   presidensial ,  bahkan   mempertegas   sistem   presidensial   itu ,  yaitu   Presiden   tidak   bertanggung   jawab   kepada   parlemen ,  akan   tetap   bertanggung   kepada   rakyat   dan   senantiasa   dalam   pengawasan  DPR.  Presiden   hanya   dapat   diberhentikan   dalam   masa   jabatannya   karena   melakukan   perbuatan   melanggar   hukum  yang  jenisnya   telah   ditentukan   dalam   Undang-Undang   Dasar   atau   tidak   lagi   memenuhi   syarat   sebagai   Presiden . DPR  dapat   mengusulkan   untuk   memberhentikan   Presiden   dalam   masa   jabatannya   manakala   ditemukan   pelanggaran   hukum  yang  dilakukan   Presiden   sebagaimana   yang  ditentukan   dalam   Undang-Undang   Dasar .

Sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen. 04 Kekuasaan negara tertinggi ditangan MPR Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) bahwa MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). MPR berdasarkan Pasal 3, mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut : 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar ; 2. Melantik Presiden dan / atau Wakil Presiden ; 3. Dapat memberhentikan Presiden dan / atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.. 

Scene 20

04  Kekuasaan   negara   tertinggi   ditangan  MPR  Sesuai   dengan   Pasal  2  ayat  (1)  bahwa  MPR  terdiri   dari   anggota   DPR  dan   anggota   Dewan   Perwakilan  Daerah (DPD).  MPR  berdasarkan   Pasal  3,  mempunyai   wewenang   dan   tugas   sebagai   berikut  :  1.  Mengubah   dan   menetapkan   Undang-Undang   Dasar ;  2.  Melantik   Presiden   dan / atau   Wakil   Presiden ;  3.  Dapat   memberhentikan   Presiden   dan / atau   Wakil   Presiden   dalam   masa   jabatannya   menurut  UUD.

Sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen. 05 Presiden ialah penyelenggara pemerintahan tertinggi menurut UUD Masih relevan dengan jiwa Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan . Pada awal reformasi Presiden dan Wakil Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR ( Pada Pemerintahan BJ. Habibie , Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri untuk masa jabatan lima tahun . Tetapi , sesuai dengan amandemen ketiga UUD 1945 ( 2001) Presiden dan Wakil Presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket .. 

Scene 21

05  Presiden   ialah   penyelenggara   pemerintahan   tertinggi   menurut   UUD   Masih   relevan   dengan   jiwa   Pasal  3  ayat  (2),  Pasal  4  ayat   (1)  dan   ayat  (2).  Presiden   adalah   kepala   negara   dan   sekaligus   kepala   pemerintahan .  Pada   awal   reformasi   Presiden   dan   Wakil   Presiden   dipilih   dan   diangkat   oleh   MPR  ( Pada   Pemerintahan  BJ.  Habibie , Abdurrahman Wahid,  dan   Megawati  Soekarnoputri   untuk   masa   jabatan  lima  tahun .  Tetapi ,  sesuai   dengan   amandemen   ketiga  UUD 1945  ( 2001)  Presiden   dan   Wakil   Presiden   akan   dipilih   secara   langsung   oleh   rakyat   dalam   satu   paket .

Sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen. 07 Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR Dengan memperhatikan pasal-pasal tentang kekuasaan pemerintahan negara ( Presiden ) dari Pasal 4 sampai 16, dan Dewan Perwakilan Rakyat ( Pasal 19 sampai 22B), maka ketentuan bahwa Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR masih relevan . Sistem pemerintahan negara republik Indonesia masih tetap menerapkan sistem presidensial . Dalam sistem presidensial presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat . 08 Menteri negara ialah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara . Menteri - menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden yang pembentukan , pengubahan dan pembubarannya diatur dalam undang-undang ( Pasal 17).. 

Scene 22

07  Presiden   tidak   bertanggung   jawab   kepada  DPR  Dengan   memperhatikan   pasal-pasal   tentang   kekuasaan   pemerintahan   negara  ( Presiden )  dari   Pasal  4  sampai  16,  dan   Dewan   Perwakilan  Rakyat ( Pasal  19  sampai  22B),  maka   ketentuan   bahwa   Presiden   tidak   bertanggung   jawab   kepada   DPR  masih   relevan .  Sistem   pemerintahan   negara   republik   Indonesia  masih   tetap   menerapkan   sistem   presidensial .  Dalam   sistem   presidensial   presiden   bertanggung   jawab   langsung   kepada   rakyat . 08  Menteri   negara   ialah   pembantu   presiden   dan   tidak bertanggung   jawab   kepada  DPR Presiden   dibantu   oleh   menteri-menteri   negara .  Menteri - menteri   diangkat   dan   diberhentikan   oleh   Presiden  yang  pembentukan ,  pengubahan   dan   pembubarannya   diatur   dalam   undang-undang   ( Pasal  17).

PEMBAGIAN TUGAS. Awang Kurniawan. Mencari materi sistem pemerintahan negara RI setelah amandeman. 

Scene 23

Mencari materi sistem pemerintahan negara RI setelah amandeman

Mencari materi p erkembangan   sistem   pemerintahan  di  dindonesia  + PPT

Mencari materi definisi sistem pemerintahan

Thanks!. Do you have any questions?. Please keep this slide for attribution. 

Scene 24

Sistem Pemerintahan Di Indonesia

Scene 0

 Sistem   pemerintahan   Parlementer   merupakan   suatu   sistem   pemerintahan  di  mana   pemerintah   ( eksekutif )  bertanggung   jawab   kepada   parlemen .  Dalam   sistem   pemerintahan   ini ,  parlemen   mempunyai   kekuasaan  yang  besar   dan   mempunyai   kewenangan   untuk   melakukan   pengawasan   terhadap   eksekutif .  Dalam   hal   ini   parlemen   memiliki   wewenang   dalam   mengangkat   perdana   menteri   dan   parlemen   pun  dapat   menjatuhkan   pemerintahan ,  yaitu   dengan   cara   mengeluarkan   semacam   mosi   tidak   percaya