Name: SISTEM PERKREDITAN RAKYAT
Uploaded: 2022-10-25
Duration: 3 min 36 s
Description: SISTEM PERKREDITAN RAKYAT. KELOMPOK 1 DISUSUN OLEH: Nita angelina 19110534 M. Fikrie Anggara 19110516 Sutrisno 19110487.

SISTEM PERKREDITAN RAKYAT. KELOMPOK 1 DISUSUN OLEH: Nita angelina 19110534 M. Fikrie Anggara 19110516 Sutrisno 19110487. 

Scene 1

KELOMPOK 1 		      DISUSUN OLEH: Nita  angelina 		19110534 M.  Fikrie   Anggara 		19110516 Sutrisno 			19110487

Pengertian Bank Prekreditan Rakyat. BPR(Bank Perkreditan Rakyat) adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan & atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana . Namun , BPR juga boleh memeberikaj kredit kepada masyarakat sebagaimana dilakukan oleh bank umum .. 

Scene 2

BPR(Bank  Perkreditan  Rakyat)  adalah   lembaga   keuangan  yang  menerima   simpanan   hanya   dalam   bentuk   deposito    berjangka   tabungan  &  atau   bentuk   lainnya  yang  dipersamakan   dengan   itu   dan   menyalurkan   dana .  Namun , BPR  juga   boleh   memeberikaj   kredit   kepada   masyarakat   sebagaimana   dilakukan   oleh  bank  umum .

P erbedaan utama antara bank umum dengan BPR terletak pada pemberian jasa lalu lintas pembayaran.Bank umum dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran karena bank umum diperbolehkan menerima simpanan masyarakat dalam bentuk rekening giro , yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau alat pembayaran lalu lintas giral lainnya dan ikut serta dalam kegiatan kliring . Terkait dengan hal ini , bank umum dapat menciptakan uang giral sehingga bank umum juga disebut Bank Pencipta Uang Giral (BUPG).. 

Scene 3

P erbedaan   utama   antara  bank  umum   dengan  BPR  terletak   pada   pemberian   jasa   lalu   lintas   pembayaran.Bank   umum   dapat   memberikan   jasa   lalu   lintas   pembayaran   karena  bank  umum   diperbolehkan   menerima   simpanan   masyarakat   dalam   bentuk   rekening   giro , yang  penarikannya   dapat   dilakukan   dengan   menggunakan   cek   atau   alat   pembayaran   lalu   lintas   giral   lainnya   dan   ikut   serta   dalam   kegiatan   kliring . Terkait   dengan   hal   ini , bank  umum   dapat   menciptakan   uang   giral   sehingga  bank  umum   juga   disebut  Bank  Pencipta   Uang   Giral  (BUPG).

DASAR HUKUM. BPR (UU NO.7 TAHUN 1992) Bank yang melaksanakan kegiatan uasaha secara konvesuonal atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memeberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran . BPR UU NO 10 Tahun (1998) BPR adalah bank yang melaksanakan segala kegiatan usaha secara konvensional atau prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran . Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil serta masyarakat di daerah perdesaan pada dasarnya .. 

Scene 4

BPR (UU NO.7 TAHUN 1992) Bank yang  melaksanakan   kegiatan   uasaha   secara   konvesuonal   atau   berdasarkan   prinsip   syariah  yang  dalam   kegiatannya   tidak   memeberikan   jasa   dalam   lalu   lintas   pembayaran . BPR UU NO 10  Tahun  (1998) BPR  adalah  bank yang  melaksanakan   segala   kegiatan   usaha   secara   konvensional   atau   prinsip   syariah  yang  dalam   kegiatannya   tidak   memberikan   jasa   dalam   lalu   lintas   pembayaran . Kegiatan   usaha  BPR  terutama   ditujukan   untuk   melayani   usaha-usaha   kecil   serta   masyarakat  di  daerah   perdesaan   pada   dasarnya .

FUNGSI BPR. Fungsi BPR tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro , kecil dan menengah , tetapi juga menerima simpanan dari masyarakatnya . Dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat menggunakan prinsip 3T, yaitu Tepat Waktu , Tepat Sasaran , Tepat Jumlah , karena proses kreditnya yang relatif cepat , persyaratan lebih sederhana , dan sangat mengerti akan kebutuhan nasabah .. 

Scene 5

Fungsi  BPR  tidak   hanya   sekedar   menyalurkan   kredit   kepada   para   pengusaha   mikro ,  kecil   dan   menengah ,  tetapi   juga   menerima   simpanan   dari   masyarakatnya . Dalam   menyalurkan   kredit   kepada   masyarakat   menggunakan   prinsip  3T,  yaitu   Tepat   Waktu ,  Tepat   Sasaran ,  Tepat   Jumlah ,  karena  proses  kreditnya  yang  relatif   cepat ,  persyaratan   lebih   sederhana ,  dan   sangat   mengerti   akan   kebutuhan   nasabah .

TUJUAN BPR. Menunjang pelaksanaan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan , Meningkatkan pertumbuhan ekonomi , dan Meningkatkan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak .. 

Scene 6

Menunjang   pelaksanaan   nasional   dalam   rangka        meningkatkan   pemerataan ,   Meningkatkan   pertumbuhan   ekonomi ,  dan   Meningkatkan   stabilitas   nasional   ke   arah   peningkatan   kesejahteraan   rakyat   banyak .

TUGAS BPR. Menurut pasal 13 UU No. 10 tahun 1998, BPR mempunyai tugas sebagai berikut : Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan (saving deposit) atau deposito berjangka (time deposit) Memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan . Menyediakan pembayaran nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku . Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), tabungan , atau deposito berjangka pada bank lain.. 

Scene 7

Menurut   pasal  13 UU No. 10  tahun  1998, BPR  mempunyai   tugas   sebagai   berikut  :   Menghimpun   dana   dari   masyarakat   dalam   bentuk   tabungan  (saving deposit)  atau   deposito   berjangka  (time deposit) Memberikan   kredit   kepada   masyarakat  yang  membutuhkan . Menyediakan   pembayaran   nasabah   berdasarkan   prinsip   bagi   hasil   sesuai   dengan   ketentuan  yang  berlaku . Menempatkan   dananya   dalam   bentuk   Sertifikat  Bank Indonesia (SBI),  tabungan ,  atau   deposito   berjangka   pada  bank lain.

BENTUK HUKUM. Dapat berupa Perusahaan Daerah (BUMD), Koperasi , Perseroan Terbatas ( berupa saham atas nama ) dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah . Kepemilikan BPR BPR hanya dapat didirikan oleh WNI, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI, Pemda , atau dimiliki bersama diantara WNI, Badan hukum Indonesia WNI & Pemda . BPr yang berbentuk hukum koperasi , BPR yang berbentuk hukum perseroan terbatas , sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama . Perubahan kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada BI Merger & konsolidasi antara BPR, serta akuisisi BPR wajib mendapatkan ijin Menteri Keuangan sebelumnya setelah mendengarkan pertimbangan Bi. Ketentuan mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi dengan PP.. 

Scene 8

Dapat   berupa  Perusahaan Daerah (BUMD),  Koperasi , Perseroan  Terbatas  ( berupa   saham   atas   nama )  dan   bentuk  lain yang  ditetapkan   dengan   Peraturan   Pemerintah . Kepemilikan  BPR BPR  hanya   dapat   didirikan   oleh  WNI,  badan   hukum  Indonesia yang  seluruh   pemiliknya  WNI,  Pemda ,  atau   dimiliki   bersama   diantara  WNI,  Badan   hukum  Indonesia WNI &  Pemda . BPr  yang  berbentuk   hukum   koperasi , BPR yang  berbentuk   hukum   perseroan   terbatas ,  sahamnya   hanya   dapat   diterbitkan   dalam   bentuk   saham   atas   nama . Perubahan   kepemilikan  BPR  wajib   dilaporkan   kepada  BI Merger &  konsolidasi   antara  BPR,  serta   akuisisi  BPR  wajib   mendapatkan   ijin   Menteri   Keuangan   sebelumnya   setelah   mendengarkan   pertimbangan  Bi.  Ketentuan   mengenai  merger,  konsolidasi   dan   akuisisi   dengan  PP.

KELEBIHAN DAN KELEMAHAN BPR. KELEBIHAN BPR. KELEMAHAN BPR. 

Scene 9

BPR  memiliki   bunga   tabungan  yang  lebih   tinggi   dibandingkan   dengan  bank  umum . Biaya   administrasi   tabungan  di BPR  lebih   rendah . Saldo   minimun   tabungan   sangat   rendah   dan   setoran   selanjutnya   kecil . Tabungan BPR  dapat   dijadikan   sebagai   agunan . Dijamin   oleh  LPS ( Lembaga   Penyimpanan   Simpanan )

Sulit   mengejar   persaingan   indsustri   perbankan . Terbatasnya   pada   kredit   mikro . Fasilitas   terbatas   pada   tingkatan  level. Belum   bisa  transfer  antar  bank  ke  bank. Dana  terbatas .

PENGAWASAN BPR. Pengawasan Bank Indonesia terhadap BPR meliputi : Pemberian bantuan dan layanan perbankan kepada lapisan masyarakat yang rendah yang tidak terjangkau bantuan dan layanan bank umum , yaitu dengan memberikan pinjaman kepada pedagang / pengusaha kecil di desa dan di pasar agar tidak terjerat rentenir dan menghimpun dana dari masyarakat . Membantu pemerintah dalam ikut mendidik masyarakat guna memahami pola nasional dengan adanya akselerasi pembangunan . Penciptaan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat .. 

Scene 10

Pengawasan  Bank Indonesia  terhadap  BPR  meliputi :   Pemberian   bantuan   dan   layanan   perbankan   kepada   lapisan   masyarakat  yang  rendah  yang  tidak   terjangkau   bantuan   dan   layanan  bank  umum ,  yaitu   dengan   memberikan   pinjaman   kepada   pedagang / pengusaha   kecil  di  desa   dan  di  pasar  agar  tidak   terjerat   rentenir   dan   menghimpun   dana   dari   masyarakat . Membantu   pemerintah   dalam   ikut   mendidik   masyarakat   guna   memahami   pola   nasional   dengan   adanya   akselerasi   pembangunan . Penciptaan   pemerataan   kesempatan   berusaha   bagi   masyarakat .

KESIMPULAN. BPR adalah lembaga perkreditan rakyat yang memiliki tujuan meningkatkan iklim usaha dikalangan rakyat terutama pengusaha kecil menengah . Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 10/1998, dalam UU tersebut secara tegas deisebutkan bahwa BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarakan prinsip syariah yangbdalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lau lintas pembayaran.Kegitan usaha BPR tertuama untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di perdesaan . Dengan demikian BPR harus dikelolah dengan profesional dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada serta melaksanakan pelaporan-pelaporan sebgai alat kontrol dalam manjemen pengelolaan dan sebagai untuk pertanggungjawaban pengelolah kepada pemilik .. 

Scene 11

BPR  adalah   lembaga   perkreditan   rakyat  yang  memiliki   tujuan   meningkatkan   iklim   usaha   dikalangan   rakyat   terutama   pengusaha   kecil   menengah .  Sesuai   dengan   Undang-Undang   No. 7  tahun  1992  tentang   perbankan   sebagaimana   telah   diubah   dengan  UU NO. 10/1998,  dalam  UU  tersebut   secara   tegas   deisebutkan   bahwa  BPR  adalah  bank yang  melaksanakan   kegiatan   usaha   secara   konvensional   atau   berdasarakan   prinsip   syariah   yangbdalam   kegiatannya   tidak   memberikan   jasa   dalam   lau   lintas   pembayaran.Kegitan   usaha  BPR  tertuama   untuk   melayani   usaha-usaha   kecil   dan   masyarakat  di  perdesaan . Dengan   demikian  BPR  harus   dikelolah   dengan   profesional   dengan   menerapkan   ketentuan-ketentuan  yang  ada   serta   melaksanakan   pelaporan-pelaporan   sebgai   alat   kontrol   dalam   manjemen   pengelolaan   dan   sebagai   untuk   pertanggungjawaban   pengelolah   kepada   pemilik .