Scene 1

MASYARAKAT  SIPIL  (PARTISIPASI POLITIK, PERILAKU PEMILIH DAN GERAKAN SOSIAL)

Kelompok  12 Fagastya   Sastra  Budi  Pamungkas   (07041282126108) Fayrouz   Anbaril   Afra 	     (07041282126133) Hannysa   Sausan  		     (07041282126125) Mei Rani  Fransiska  Br.  Manjorang  (07041282126142)

Scene 2

Masyarakat   sipil   atau   Civil society   atau   sering   juga   disebut   sebagai   masyarakat   madani ,  merupakan   sistem   sosial  yang  subur   berdasarkan   prinsip  moral yang  menjamin   keseimbangan   antara   kebebasan   individu   dengan   kestabilan   masyarakat .   Inisiatif   dari   individu   dan   masyarakat   akan   berupa   pemikiran ,  seni ,  pelaksanaan   pemerintah  yang  berdasarkan   undang-undang   dan   bukan   nafsu   atau   keinginan   individu . 	 Masyarakat   Madani   pada   prinsipnya   memiliki   multimakna ,  yaitu   masyarakat  yang  demokratis ,  menjunjung   tinggi   etika   dan   moralitas ,  transparan ,  toleransi ,  berpotensi ,  aspiratif ,  bermotivasi ,  berpartisipasi ,  konsisten   memiliki   bandingan ,  mampu   berkoordinasi ,  sederhana ,  sinkron , integral,  mengakui ,  emansipasi ,  dan   hak   asasi   dan   hak   dalam   berpartisipasi   politik ,  namun  yang paling  dominan   adalah   masyarakat  yang  demokratis .

Scene 3

DEFINISI MASYARAKAT SIPIL MENURUT PARA AHLI

Gramsci   mendefinisikan   masyarakat   sipil   sebagai   bentuk   hubungan   antar   organisasi   sosial   seperti   partai   politik ,  gereja ,  organisasi   masyarakat ,  sarekat   dagang ,  masyarakat   adat ,  sarekat   buruh .  Hefner   menyatakan   bahwa   masyarakat   madani   adalah   masyarakat  modern yang  bercirikan   demokratisasi   dalam   beriteraksi  di  masyarakat  yang  semakin  plural  dan    heterogen .  Dalam   keadan   seperti   ini   masyarakat   diharapkan   mampu   mengorganisasi   dirinya ,  dan   tumbuh   kesadaran   diri   dalam   mewujudkan   peradaban .

Scene 4

Secara   harfiah   berarti   keikutsertaan ,  dalam   konteks   politik   hal   ini   mengacu   pada   pada   keikutsertaan   warga   dalam   berbagai  proses  politik .  Keikutsertaan   warga   dalam  proses  politik   tidaklah   hanya   berarti   warga   mendukung   keputusan   atau   kebijakan  yang  telah   digariskan   oleh   para   pemimpinnya ,  karena   kalau   ini  yang  terjadi   maka   istilah  yang  tepat   adalah   mobilisasi   politik .  Partisipasi   politik   adalah   keterlibatan   warga   dalam   segala   tahapan   kebijakan ,  mulai   dari   sejak   pembuatan   keputusan   sampai   dengan   penilaian   keputusan ,  termasuk   juga   peluang   untuk   ikut   serta   dalam   pelaksanaan   keputusan . 	 Menurut  Samuel P. Huntington  dan  Joan M. Nelson  partisipasi   politik   adalah   kegiatan   warga   negara  yang  bertindak   sebagai   pribadi-pribadi , yang  dimaksud   untuk  me  mpengaruhi   pembuatan   keputusan   oleh   pemerintah .  Partisipasi   bisa   bersifat  individual  atau   kolektif ,  terorganisir   atau   spontan ,  mantap ,  sporadis ,  secara   damai   atau   dengan   kekerasan , legal  atau  illegal,  efektif   atau   tidak   efektif .  Sehingga   dengan   partisipasi   politik   tersebut ,  masyarakat   berharap   kebijakan  yang  dibuat   oleh   pemerintah   tersebut   dapat   memberikan   perubahan  yang  lebih   baik  di  masyarakat .  Hingga   dapat   mewujudkan   cita-cita   negara   tersebut .

Scene 5

Partisipasi   Politik   dalam   Masyarakat   Sipil

Partisipasi   masyarakat   menekankan   pada   partisipasi   langsung   warga   dalam   pengambilan   pada   lembaga   dan  proses  kepemerintahan .  Gaventa   dan   Valderma  ( dalam   Dwiningrum , 2015)  menegaskan   bahwa   partisipasi   masyarakat   telah   mengalihkan   konsep   partisipasi   menuju   suatu   kepedulian   dengan   berbagai   bentuk   keikutsertaan   warga   dalam   pembuatan   kebijakan   dan   pengambilan   keputusan  di  berbagai   gelanggang   kunci  yang  memengaruhi   kehidupan   warga   masyarakat .

Scene 6

Cohen  dan   Uphoff  (1979) ( dalam   Dwiningrum )  membedakan   partisipasi   menjadi   empat   jenis ,  yaitu : Partisipasi   dalam   pengambilan   keputusan . Di  sini   masyarakat   turut   terlibat   untuk   menentukan   arah   dan   orientasi   pembangunan . Partisipasi   dalam   pelaksanaan .  Partisipasi   ini   mencakup   penggerakan   sumber   daya   dan   dana   dalam   pelaksanaan  yang  merupakan   penentu   dalam   keberhasilan  program yang  dilaksanakan . Partisipasi   dalam   pengambilan   manfaat .  Partisipasi   ini   berkaitan   dengan   kualitas   dan   kuantitas   hasil   pelaksanaan  program yang  dicapai . Partisipasi   dalam   evaluasi .  Partisipasi   ini   bertujuan   untuk   mengetahui   bagaimana   pelaksanaan  program  berjalan .

Scene 7

Selalu   ada   kelompok  yang  memerintah   dan   diperintah . Masyarakat   memiliki   lembaga-lembaga  yang  menyelenggarakan   pemerintahan . Memahami   informasi   dasar   tentang   siapa  yang  memegang   kekuasaan   dan   bagaimana   sebuah   institusi   bekerja . Dapat   menerima   perbedaan   pendapat . Memiliki   kepedulian   dan   kepekaan   terhadap   masalah-masalah  yang  dihadapi   bangsa . Memiliki   kesadaran   untuk   berpartisipasi   dalam   kegiatan   perumusan   penentuan   kebijakan   negara ,  mengawasi   dan   mendukung   pelaksanaan   kebijakan   tersebut   dalam   berbagai   bidang   kehidupan . Memiliki  rasa  tanggung   jawab   terhadap   perkembangan   dan   keadaan   negara   dan   bangsanya . Menyadari   akan   pentingnya   pembelaan   terhadap   negara ,  kedaulatan ,  keberadaan ,  dan   keutuhan   negara . Menyadari   akan   pentingnya   pembelaan   terhadap   negara ,  kedaulatan ,  keberadaan ,  dan   keutuhan   negara .

Beberapa   hal   atau   syarat   dan   ciri-ciri   masyarakat   berpartisipasi   dalam   politik   tersebut   yaitu :

Scene 8

Agar  perilaku   dan   pelaksanaan   kegiatan   partisipasi   politik   tersebut   bisa   dilaksanakan   secara   lancar ,  tentunya   hal   tersebut   harus   dilakukan   dengan   mengikuti   peraturan-peraturan  yang  ada   dan   beberapa   ketentuan   lainnya  yang  meliputi : Pancasila   dan  UUD NRI  Tahun  1945. Peraturan   perundang-undangan  yang  terkait ,  misalnya   undang-undang  HAM,  undang-undang   partai   politk   dan   sebagainya . Peraturan  yang  berlaku   khusus  di  lingkungan   setempat ,  seperti   peraturan  RT/RW,  Peraturan   Desa   dan   sebagainya . Norma- norma   sosial  yang  berlaku   dalam   masyarakat   tersebut .

Scene 9

Ramlan   Surbakti  (2007),  perilaku   pemilih   adalah   akivitas   pemberian   suara   oleh   individu  yang  berkaitan   erat   dengan   kegiatan   pengambilan   keputusan   untuk   memilih   atau   tidak   memilih  di  dalam   suatu   pemilihan   umum  ( Pemilukada   secara   langsung ).  Perilaku   memilih   ini   dipengaruhi   oleh   berbagai   faktor  yang  tidak   dapat   berdiri   sendiri ,  faktor   yaitu   faktor  internal  dan   eksternal   dari   pemilih . Huntington  dan  Nelson (1990)  menyebutkan   perilaku   memilih   sebagai  electoral activity,  yakni   termasuk   pemberian   suara  (votes),  bantuan   untuk   kampanye ,  bekerja   dalam   suatu   pemilihan ,  menarik   masuk   atas   nama   calon ,  atau   tindakan  lain yang  direncanakan   untuk   mempengaruhi  proses  pemilihan   umum .  Jack  Plano (1985),  perilaku   memilih   adalah   salah   satu   bentuk   perilaku   politik  yang  terbuka .

Scene 10

Demokrasi   identik   dengan   pelaksanaan   kekuasaan   dari   rakyat ,  oleh   rakyat ,  dan   untuk   rakyat ,  danjuga   diartikan   sebagai   rakyat   berkuasa   atau  “government or rule by the people” (Miriam  Budiardjo , 2005).  Dalam   sistem   politik  yang  demokratis ,  rakyat   mempunyai   hak   untuk   memilih   para   wakilnya ,  baik  yang  duduk  di  parlemen ,  memilih   pemimpin  yang  akan   memerintah   negara ,  dan   mempunyai   hak   untuk   terlibat   aktif   dalam   kontestasi   politik   itu   sendiri . Robert A Dahl (2001)  mengatakan   bahwa   terdapat  lima  hal   pokok   dalam   demokrasi ,  yaitu : Kesempatan   untuk   partisipasi  yang  efektif , Persamaan   dalam   memberikan   suara ,  Mendapatkan   pemahaman  yang  jernih ,  Melaksanakan   pengawasan   akhir   terhadap  agenda,  dan ; Pencakupan  orang  dewasa .

Scene 11

Perilaku   pemilih   ini   dibagi   menjadi   tiga  model  yaitu :

SOSIOLOGIS Gender PSIKOLOGIS Identitas Partai   Politik RASIONAL Evaluasi Memilih   partai  yang paling  membawa   keuntungan  paling  besar   bagi   dirinya Usia Agama Domisili   Kedekatan   dengan   Kandidat Status

Scene 12

Menurut   Kamus   Sosiologi  (2010)  gerakan   sosial   adalah   suatu   bentuk   aksi   bersama  yang  bertujuan   untuk   melakukan   reorganisasi   sosial ,  baik  yang  diorganisir   secara   rapi   maupun   secara   cair   dan  informal.  Gerakan   sosial   dalam   bahasa   Inggris   disebut  social movement  adalah   aktivitas   sosial   berupa   gerakan   sejenis   tindakan   sekelompok  yang  merupakan   kelompok  informal yang  berbentuk   organisasi ,  berjumlah   besar   atau   individu  yang  secara   spesifik   berfokus   pada   suatu   isu-isu   sosial   atau   politik   dengan   melaksanakan ,  menolak ,  atau   melontarkan   tuntutan   atas   perubahan   dalam   institusi   maupun   kebijakan   dari   pemerintah  yang  dirasa   sudah   maupun   tidak   sesuai   lagi   dengan   kehendak   sebagian   masyarakat .

Scene 13

Gerakan   sosial   lahir   dari   situasi   dalam   masyarakat   karena   adanya   ketidakadilan   dan   sikap   sewenang-wenang   terhadap   masyarakat .  Dengan  kata lain,  gerakan   sosial   lahir   dari   reaksi   terhadap   sesuatu  yang  tidak   diinginkan   rakyat   atau   menginginkan   perubahan   kebijakan   karena   dinilai   tidak   adil .  Gerakan   sosial   menuntut   perubahan   dalam   institusi ,  kebijakan   atau   struktur   pemerintahan .  	 Istilah   Gerakan   Sosial   sendiri   pada   mulanya   diperkenalkan   pertama  kali  oleh  Lorenz Von Stein,  sosiolog   asal   Jerman   dalam   bukunya  yang  berjudul   “Socialist & Communist Movement since the Third French Revolution”.   Pada   saat   awal   kemunculannya ,  gerakan   sosial   bersifat   mencakup   ruang   lingkup  yang  sangat   besar ,  serta   muncul   dengan   tujuan   untuk   penolakan   terhadap   kebijakan   pemerintah  yang  tidak   berpihak   pada   rakyat .

Scene 14

Masyarakat   sipil   tidak   terlepas   dari   peran   gerakan   sosial ,  gerakan   sosial   dapat   dipadankan   dengan   perubahan   sosial   atau   masyarakat   sipil  yang  didasari   oleh   pembagian   tiga   ranah ,  yaitu   negara  (state),  perusahaan   atau   pasar ,  dan   masyarakat   sipil .  Berdasarkan   pembagian   ini ,  maka   terdapat   gerakan   politik  yang  berada   diranah   negara   dan   gerakan   ekonomi .  Pembagian   ini   telah   dibahas   juga   oleh  Sidney  Tarrow  yang  melihat  political parties  berkaitan   dengan   gerakan   politik   yakni   sebagai   upaya   perebutan   dan   penguasaan   jabatan   politik   oleh   partai   politik   melalui   pemilu . Gerakan   sosial   merupakan   jawaban   spontan   maupun   terorganisir   dari   massa   rakyat   terhadap   negara  yang  mengabaikan   hak-hak   rakyat , yang  ditandai   oleh   penggunaan   cara-cara  di  luar   jalur   kelembagaan   negara   atau   bahkan  yang  bertentangan   dengan   prosedur   hukum   dan   kelembagaan   negara .  Gerakan   sosial   dapat   dipahami   sebagai   upaya   bersama   massa   rakyat  yang  hendak   melakukan   pembaruan   atas   situasi   dan   kondisi   sosial   politik  yang  dipandang   tidak   berubah   dari   waktu   ke   waktu   atau   juga   untuk   menghentikan   kondisi  status quo.

MASYARAKAT SIPIL (PARTISIPASI POLITIK, PERILAKU PEMILIH DAN GERAKAN SOSIAL)

Page 1 (0s)

Page 2 (47s)

Page 3 (1m 58s)

Page 4 (2m 45s)

Page 5 (4m 19s)

Page 6 (4m 53s)

Page 7 (5m 44s)

Page 8 (7m 4s)

Page 9 (7m 51s)

Page 10 (9m 0s)

Page 11 (10m 0s)

Page 12 (11m 52s)

Page 13 (12m 40s)

Page 14 (13m 30s)