Name: PowerPoint 프레젠테이션
Uploaded: 2022-02-20
Duration: 6 min 32 s
Description: Masa Orde Baru. 1966 - 1998. By Alifia Rosya Azzahra.

Masa Orde Baru. 1966 - 1998. By Alifia Rosya Azzahra. 

Scene 1

Apa itu Orde Baru?. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Suharto di Indonesia. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Masa orde baru berlangsung dari tahun 1966 sampai tahun 1998. Dalam jangka waktu tersebut, pembangunan nasional berkemba-ng pesat. 

Scene 2

Orde Baru adalah sebutan bagi      masa pemerintahan Presiden           Suharto di Indonesia. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Masa    orde baru berlangsung dari  tahun   1966 sampai tahun 1998. Dalam         jangka waktu tersebut,                        pembangunan nasional berkemba-ng pesat

Scene 3

A. Supersemar. Pada tanggal 11 Maret 1966, Kabinet Dwikora melakukan sidang di Istana Negara. Sidang ini mengalami kegagalan karena adanya isu akan adanya serangan pasukan liar ke Istana Negara. Presiden Soekarno meinggalkan Istana Negara menuju ke Istana Bogor. Pada sore harinya, Mayjen Basuki Rahmat, Brigjen Amir Mahmud, dan Brigjen M. Yusuf atas izin Menpangad, Letjen Soeharto, menghadap Presiden di Istana Bogor. Ketiga perwira ini menyarankan agar Presiden memberikan wewenang kepada Letjen Soeharto untuk mengambil langkah-langkah pengamanan dan penertiban umum. Berdasarkan hasil diskusi, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan surat perintah kepada Menpangad, Letjen Soeharto untuk mengatasi segala keadaan. Surat itulah yang dikenal dengan nama Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).. 

Scene 4

Pada tanggal 11 Maret 1966, Kabinet Dwikora melakukan sidang di Istana Negara.     Sidang ini mengalami kegagalan karena adanya isu akan adanya serangan           pasukan liar ke Istana Negara. Presiden Soekarno meinggalkan Istana Negara       menuju ke Istana Bogor. Pada sore harinya, Mayjen Basuki Rahmat, Brigjen Amir      Mahmud, dan Brigjen M. Yusuf atas izin Menpangad, Letjen Soeharto, menghadap  Presiden di Istana Bogor. Ketiga perwira ini menyarankan agar Presiden                   memberikan wewenang kepada Letjen Soeharto untuk mengambil                             langkah-langkah pengamanan dan penertiban umum. Berdasarkan hasil diskusi,  Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan surat perintah kepada Menpangad,       Letjen Soeharto untuk mengatasi segala keadaan. Surat itulah yang dikenal            dengan nama Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Setelah mendapat surat peintah dari Presiden, Letjen Soeharto segera                    menindaklanjuti surat tersebut. Hal yang dilakukan pertama kali adalah memenuhi  Tritura.  Isi dari Tritura, yaitu : Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya Bersihkan Kabinet Dwikora dan unsur-unsur G 30 S/PKI Turunkan Harga (Perbaikan Ekonomi)

B. Penataan Stabilitas Politik. Pada tanggal 12 Maret 1967 sidang Istimewa MPRS menepatkan Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden. Kemudian pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Dengan dikukuhkannya Letjen Soeharto sebagai presiden, Indonesia memasuki masa kepemimpinan yang baru, yaitu masa Orde Baru. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru melaksanakan penataan stabilitas politik. Langkah-langkah yang dilakukan untuk penataan stabilitas politik antara lain adalah sebagai berikut : Pemulihan Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif Pemulihan Hubungan dengan Malaysia Kembali Menjadi Anggota PBB Ikut Memprakarsai Pembentukan ASEAN. 

Scene 5

Pada tanggal 12 Maret 1967 sidang Istimewa MPRS menepatkan Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden. Kemudian pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Dengan dikukuhkannya Letjen Soeharto sebagai presiden, Indonesia memasuki masa kepemimpinan yang baru, yaitu masa Orde Baru. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru melaksanakan penataan stabilitas politik. Langkah-langkah yang dilakukan untuk penataan stabilitas politik antara lain adalah sebagai berikut : Pemulihan Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif Pemulihan Hubungan dengan Malaysia Kembali Menjadi Anggota PBB Ikut Memprakarsai Pembentukan ASEAN

C. Penyederhanaan Partai Politik. Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan (fusi) partai-partai politik menjadi tiga kekuatan sosial politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. Tiga kekuatan sosial politik itu adalah sebagai berikut : Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Golongan Karya (Golkar). 

Scene 6

Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan (fusi) partai-partai politik menjadi tiga kekuatan sosial politik. Penggabungan              partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih   atas persamaan program. Tiga kekuatan sosial politik itu adalah sebagai berikut : Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Golongan Karya (Golkar)

Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan enam kali        pemilihan umum yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Dalam setiap     Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru          Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilu hal  ini disebabkan oleh pengarahan kekuatan-kekuatan penyokong Orde Baru untuk mendukung Golkar. Kekuatan-kekuatan penyokong Golkar adalah       aparat pemerintah (pegawai negeri sipil) dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Dengan dukungan pegawai negeri sipil dan Abri, Golkar     dengan leluasa menjangkau masyarakat luas di berbagai tempat dan          tingkatan. Dari tingkatan masyarakat atas sampai bawah, dari kota sampai pelosok desa.

E. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). 

Scene 7

E. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)

Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman      untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang terkenal dengan nama  Eka Prasetia           Pancakarsa  untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan                 konsekuen. Oleh karena itu, sejak tahun 1978 pemerintah menyelenggarakan penataran P4 pada semua lapisan masyarakat. Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama     terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  Pegawai negeri, baik sipil maupun militer diharuskan mengikuti penataran P4. Kemudian para     pelajar, mulai dari sekolah menengah sampai perguruan tinggi, juga diharuskan mengikuti         penataran P4 yang dilakukan pada setiap awal tahun ajaran baru. Melalui penataran P4 itu,        pemerintah menekankan bahwa masalah suku, agama, ras, dan antargolongan (Sara)              merupakan masalah yang sensitif di Indonesia yang sering menjadi penyebab timbulnya konfiik atau kerusuhan sosial. Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh mempermasalahkan hal-hal       yang berkaitan dengan SARA. Dengan demikian diharapkan persatuan dan kesatuan nasional   dapat terpelihara.

F. Dwi Fungsi ABRI. Dwi Fungsi ABRI maksudnya adalah bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan fungsi sebagai kekuatan sosial yang secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Dengan peran ganda ini, ABRI diizinkan untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, termasuk walikota, pemerintah provinsi, duta besar, dan jabatan lainnya. Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Orde Baru, Dwi Fungsi ABRI mulai dihapuskan. 

Scene 8

Dwi Fungsi ABRI maksudnya adalah bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan fungsi sebagai   kekuatan sosial yang secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan          nasional. Dengan peran ganda ini, ABRI diizinkan untuk memegang jabatan dalam            pemerintahan, termasuk walikota, pemerintah provinsi, duta besar, dan jabatan lainnya.  Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Orde Baru, Dwi Fungsi ABRI mulai dihapuskan

Scene 9

A. Program Jangka Pendek. Program jangka pendek dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Pada awal tahun 1966, tingkat inflasi mencapai 650%. Maka, pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan dengan segera, tetapi harus melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi terlebih dahulu. Stabilisasi yang dimaksud adalah pengendalian inflasi supaya harga-harga tidak melonjak terus secara cepat. Rehabilitasi yang dimaksud adalah rehabilitasi fisik terhadap prasarana- prasarana dan alat-alat produksi yang banyak mengalami kerusakan. Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang dilakukan membuahkan hasil yang cukup baik. Tingkat inflasi yang semula mencapai 650% berhasil ditekan menjadi 120% pada tahun 1967 dan 80% pada 1968. Keadaan ekonomi Indonesia terus membaik, hingga pada tahun 1969, pemerintah siap melaksanakan program jangka panjang.. 

Scene 10

Program jangka pendek dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional        diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Pada awal tahun        1966, tingkat inflasi mencapai 650%. Maka, pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan dengan segera, tetapi harus melakukan stabilisasi dan            rehabilitasi ekonomi terlebih dahulu. Stabilisasi yang dimaksud adalah            pengendalian inflasi supaya harga-harga tidak melonjak terus secara cepat. Rehabilitasi yang dimaksud adalah rehabilitasi fisik terhadap prasarana-       prasarana dan alat-alat produksi yang banyak mengalami kerusakan.  Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang dilakukan membuahkan hasil yang cukup baik. Tingkat inflasi yang semula mencapai 650% berhasil ditekan       menjadi 120% pada tahun 1967 dan 80% pada 1968. Keadaan ekonomi              Indonesia terus membaik, hingga pada tahun 1969, pemerintah siap              melaksanakan program jangka panjang.

B. Program Jangka Panjang. Program jangka panjang yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru diwujudkan dengan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang (25 tahun). Pembangunan jangka panjang dilakukan secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974) Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979) Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984) Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989) Pelita V (1 April 1989 – 31 Maret 1994) Pelita VI (1 April 1994 – 1997). 

Scene 11

Program jangka panjang yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru diwujudkan dengan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang (25 tahun). Pembangunan jangka panjang dilakukan secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974) Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979) Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984) Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989) Pelita V (1 April 1989 – 31 Maret 1994) Pelita VI (1 April 1994 – 1997)

Scene 12

Kehidupan Sosial. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan ekonomi juga berjalan dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara nyata . Dua hal ini menjadi faktor pendorong keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan perbaikan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan, penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan partisipasi pendidikan dasar. Program-program untuk perbaikan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan pada masa Orde Baru antara lain adalah sebagai berikut :. 

Scene 13

Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil mewujudkan stabilitas politik dan       menciptakan  suasana aman bagi masyarakat Indonesia.  Perkembangan               ekonomi juga berjalan dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara nyata .       Dua hal ini menjadi faktor pendorong keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan perbaikan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan tersebut dapat         dilihat  dari penurunan angka kemiskinan, penurunan angka kematian bayi, dan    peningkatan  partisipasi pendidikan dasar. Program-program untuk perbaikan       kesejahteraan  rakyat yang dilaksanakan pada masa Orde Baru antara lain             adalah  sebagai  berikut   :

Transmigrasi  adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah             Indonesia  untuk memindahkan         penduduk  dari  suatu daerah yang    padat penduduk ke  daerah lain  di   dalam  wilayah Negara Kesatuan       Republik  Indonesia. Pemindahan       tersebut  dilakukan untuk meratakan persebaran  penduduk Indonesia     yang  sejak  zaman dahulu  banyak     terkonsentrasi  di  Pulau Jawa.

Keluarga  Berencana ( KB) merupak-an program pemerintah yang dira-ncang untuk menyeimbangkan       antara kebutuhan  dan jumlah           penduduk .  Pada masa  Orde Baru,     program  KB dilaksanakan untuk        pengendalian pertumbuhan pendu-duk. Pengendalian  penduduk             dimaksudkan untuk  meningkatkan    kualitas  rakyat Indonesia dan  peningkatan kesejahteraannya .

Pusat Kesehatan Masyarakat              ( Puskesmas) dan Pos Pelayanan        Terpadu  (Posyandu ) merupakan      dua  fasilitas kesehatan  yang             didirikan  oleh pemerintah untuk        meningkatkan  pelayanan kesehatan  masyarakat pada  masa Orde Baru.

B. Pendidikan. Pokok-pokok penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa Orde Baru di antaranya diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan . Pada masa Orde Baru, dimunculkan sebuah konsepsi pendidik-an yang dikenal dengan sekolah pembangunan. Konsepsi ini diajukan oleh Mashuri S.H selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayan (P&K). Dalam konsepsi sekolah pembangunan, para siswa dikenalkan kepada jenis-jenis dan lapangan serta lingkungan kerja. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat melihat kemungkinan untuk memberikan jasa melalui karyanya. Anak-anak didik tidak hanya diberi pelajaran teori, tetapi juga diperkenalkan kepada sejumlah pekerjaan yang kira-kira dapat mereka lakukan. Dengan cara itu, mereka akan dapat menyalurkan bakatnya masing-masing sekaligus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang akan mereka hadapi. Dalam rangka memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, pemerintah Orde Baru melaksanakan program-program berikut :. 

Scene 14

Pokok-pokok penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa Orde Baru di antaranya          diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan          peningkatan mutu pendidikan . Pada masa Orde Baru, dimunculkan sebuah  konsepsi pendidik-an  yang dikenal dengan sekolah pembangunan. Konsepsi ini diajukan oleh Mashuri S.H selaku      Menteri  Pendidikan dan Kebudayan (P&K). Dalam konsepsi sekolah pembangunan, para siswa dikenalkan kepada jenis-jenis dan lapangan serta lingkungan kerja. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat melihat kemungkinan untuk memberikan jasa melalui karyanya. Anak-anak didik tidak hanya diberi pelajaran teori, tetapi juga diperkenalkan kepada sejumlah pekerjaan yang   kira-kira  dapat mereka lakukan. Dengan cara itu, mereka akan dapat menyalurkan bakatnya   masing-masing  sekaligus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang akan            mereka  hadapi. Dalam rangka memberikan kesempatan belajar yang lebih luas,  pemerintah    Orde Baru melaksanakan program-program  berikut :

Instruksi  Presiden (Inpres) Pendidikan Dasar. Adanya Instruksi Presiden ini membuat  jumlah   sekolah dasar meningkat pesat. Tercatat pada periode 1993/1994 hampir 150.000 unit SD       Inpres  telah  dibangun. Program  Pemberantasan Buta Huruf yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 1978.  Program  Wajib Belajar yang dimulai pada tanggal 2 Mei  1984. Program  Gerakan Orang Tua Asuh (GNOTA).

C. Kebudayaan. Pada masa Orde baru, usaha peningkatan dan pengembangan seni dan budaya diarahkan kepada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, dilakukan pembinaan dan pengembangan seni secara luas melalui sekolah seni, kursus seni, organisasi seni dan wadahwadah kegiatan seni lainnya. Selain itu, dilakukan pula upaya penyelamatan, pemeliharaan, dan penelitian warisan sejarah budaya nasional. Upaya ini diwujudkan dengan menginventarisasi peninggalan purbakala yang meliputi 1165 situs purbakala dan rehabilitasi serta perluasan museum.. 

Scene 15

Pada masa Orde baru, usaha peningkatan dan pengembangan seni dan budaya diarahkan kepada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan  kesatuan    nasional. Oleh karena itu, dilakukan pembinaan dan pengembangan seni  secara    luas melalui sekolah seni, kursus seni, organisasi seni dan wadahwadah kegiatan   seni  lainnya. Selain itu, dilakukan pula upaya penyelamatan, pemeliharaan, dan     penelitian  warisan sejarah budaya nasional. Upaya ini diwujudkan dengan             menginventarisasi  peninggalan purbakala yang meliputi 1165 situs purbakala dan rehabilitasi serta perluasan museum.