Scene 1

MANFAAT KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS  TANAH

Scene 2

PENGERTIAN HAK MILIK  CIRI-CIRI HAK MILIK    TATA CARA PERMOHONAN HAK MILIK    TERJADINYA HAK MILIK    HAPUSNYA HAK MILIK

Scene 3

Menurut   Pasal  20 UUPA Hak   milik   adalah   hak   turun   temurun  ,  terkuat ,  dan   terpenuh  yang  dapat   dipunyai   orang   atas   tanah .  Hak   milik   dapat   beralih   dan   dialihkan   kepada   pihak  lain.    Menurut   Pasal  570  KUHPerdata Hak   milik   adalah   hak   untuk   menikmati   kegunaan   sesuatu   kebendaan   dengan   leluasa   dan   untuk   berbuat   bebas   terhadap   kebendaan   itu   dengan   kedaulatan   sepenuhnya .

Scene 4

Turun   Temurun   Dapat   dilanjut   oleh   ahli   warisnya ,  sepanjang   memenuhi   syarat   sebagai   subjek   hak   milik

Terkuat   dan   Terpenuh   diantara   hak-hak   atas   tanah  yang  dimiliki   orang ,  hak   miliklah  yang  terkuat   dan   terpenuh

Dapat   Beralih  Dan  Dialihkan   Berpindahnya   hak   milik   harus   didaftarkan   untuk   dicatat   dalam   buku   tanah   dan   dilakukan   perubahan   nama   dalam   sertifikat

Scene 5

Tata  cara   permohonan   untuk   mendapatkan   tanah  Negara  dengan   hak   milik ,  sebagai   berikut  : Pemohon   mengajukan   permohonan   hak   milik   kepada   pejabat  yang  berwenang   melalui   Bupati   Walikota   Kepala  Daerah Sub  Direktorat   Agraria   Kabupaten   atau   Kotamadya  yang  bersangkutan   secara   tertulis .  Permohonan   tersebut   harus   memuat   antara  lain : 	a.  Pemohon 	b.  Tanahnya   memuat   tentang  : 		1.  Letak ,  luas   dan  Batas- batasnya   		2. Status  Tanahnya 		3.  Jenis   Tanahnya   		4.  tanah   tersebut   telah   atau   belum   dikuasai   pemohon .  Apabila   		     telah   dikuasai   sebelumnya ,  atas   dasar   apa   iya   memperoleh   atau   		      menguasainya . 		5.  Penggunaannya .

Scene 6

c. Lain  lain   melampirkan   keterangan-keterangan   mengenai  status  hukum ,  letak   dan   tanda   bukti   dari   tanah-tanah  yang  telah   dimiliki   oleh   pemohon   termasuk  yang  dimiliki   oleh   suami   atau   istri   serta   anak-anaknya  yang  masih   menjadi   tanggungannya  .  keterangan  lain yang  dianggap   perlu . permohonan   tersebut   diatas   harus   dilampiri   dengan  :  	a)  mengenai   dari   pemohon 	b)  mengenai   tanahnya 	c)  turunan   dari   surat-surat   bukti   perolehan   secara   beruntun   mengenai   	     penguasaan   tanah   oleh   pemohon

Scene 7

3.  Setelah   menerima   permohonan   tersebut ,  maka   Kepala  Sub  Direktorat   Agraria   Kabupaten   atau   Kotamadya  :  Memerintahkan   Kepala   Saksi   Pengurusan   Hak  yang  bersangkutan . Memanggil   pemohon . Memerintahkan   kepada   saksi-saksi   pendaftaran   tanah ,  tata   guna   tanah   dan   pengurusan   hak   tanah  agar  menyelesaikan   bahan-bahan  yang  diperlukan   untuk   mengambil   keputusan   atas   permohonan .  Jika   masih   terdapat   kekurangan   lampiran   untuk   mengambil   keputusan   tersebut ,  maka   Kepala  Sub  Direktorat   Agraria   Kabupaten   atau   Kotamadya   bersama-sama   dengan   Camat ,  Kepala   Desa ,  dan   wakil-wakil   dari   instansi   lainnya   untuk   melakukan   pemeriksaan   setempat .  Mengirimkan   berkas   permohonan   itu   kepada   Gubernur   Kepala  Daerah  c.q   Kepala   Direktorat   Agraria   Provinsi   beserta   pertimbangannya .  Menyampaikan   selembar   tembusan   dari   pertimbangan   tersebut   kepada   Mentri   dalam   Negeri   c.q   Direktorat   Jendral   Agraria   dan   kepada   pemohon .  Memerintahkan   kepada   Saksi   Pengurus   Hak   tanah   untuk   mencatat   pengiriman   berkas   tersebut .  Mengadakan   pertimbangam   dengan   pemohon   mengenai   biaya  yang  diperlukan .

Scene 8

4.  Setelah   menerima   permohonan   Hak   Milik   dari   kepala  Sub  Direktorat   Agraria   Kabupaten   atau   Kotamadya ,  maka   Kepala   Direktorat   Pengurusan   Hak-hak   tanah   untuk   mengadakan  :  Pencatatan   dalam   buku   khusus . Penelitian   kelengkapan   keterangan-keterangan  yang  diperlukan   5.  Apabila   semua   keterangan   telah   lengkap   dan   tidak   ada   keberatan   untuk   meluluskan   permohonan ,  sedangkan   wewenang   untuk   memutuskan   ada   pada   Gubernur   Kepala  Daerah,  maka   Kepala   Direktorat   Agraria   Provinsi   atas   nama   Gubernur   Kepala  Daerah yang  bersangkutan   segera   mengeluarkan   surat   keputusan   pemberian   hak   milik   atas   tanah   tersebut   dan   dicatat   dalam   daftar   khusus .

Scene 9

6.  Selain   syarat-syarat   khusus  yang  disesuaikan   dengan   keadaan   dan   peruntukan   tanah   tersebur ,  maka   dalam   surat   keputusan   pemberian   hak   tersebut   membuat  pula  syarat-syarat   umum ,  antara  lain : Pembayaran   uang   pemasukan   kepada  Negara  dan   uang   sumbangan   kepada   Yayasan  Dana  Landreform .  Hak   milik   harus   didaftarkan   kepada  Kantor Sub  Direktorat   Agraria   Kabupaten   atau   Kotamadya  yang  bersangkutan   c.q   seksi   pendaftaram   tanah   dan   membayar   biaya   pendaftaran .  Negara  membebaskan   diri   sendiri   dari   pertanggungjawaban   mengenai   hal-hal  yang  telah   terjadi   sebagaimana   akibat   pemberian   hak   milik   tersebut .  Kelalaian   dalam   pemenuhan   pembayaran-pembayaran  yang  telah   disebutkan   diatas   dinyatakan   dalam   secara   khusus   dalam   surat   keputusan   pemberian   hak   dan   dapat   dijadikan   alasan   untuk   pembatalan   pemberian   hak   tersebut .  Penerima   hak   milik   memilih   di   domisili   pada   kantor  Sub  Direktorat   Agraria   Kabulaten   Kotamadya  yang  bersangkutan .

Scene 10

7.  Jika   wewenang   untuk.memberikan   keputusan   tentang   permohonan   Hak   Milik   tersebut   ada   pada   Gubernur   Kepala  Daerah,  tetapi   syarat-syarat   tidak   terpenuhi ,  maka   permohonan   tersebut   dibatalkan .  Kepala   Direktorat   Agraria   atas   nama   Gubernur   atau   Kepala  Daerah  mengeluarkan   surat   leputusan   penolakan   disampaikan   secara   langsung   kepada   pemohon ,  instansi-instansi   dalam   lingkungan   Dapertemen   Dalam   Negeri .  Pemohon   dapat   mengajukan  banding  secara   tertulis   terhadap   surat   penolakan   kepada   Mentri   Dalam   Negeri ,  melalui   tembusan   kelada   Gubernur   Kepala   daerah   c.q   Kepala   Direktorat   Agraria   Kabupaten   atau   Kotamadya  yang  bersangkutan .  Gubernur   Kepala  Daerah  atau   Kepala   Direktorat   Agraria   Provinsi   menyampaikan   permohonan  banding  tersebut   kepada   Mentri   Dalam   Negeri   c.q   Direktorat   Jendral   Agraria   disertai   pertimbangan   dengan   tembusan   kepada   Bupati   atau   Walikota   Kepada  Daerah  c.q   Kepala  Sub  Direktorat   Agraria  yang  bersangkutan .

Scene 11

8.  Jika   wewenang   untuk   mrmberikan   keputusan   tentang   permohonan   Hak   Milik   tersebut   ada   pada   Mentri   Dalam   Negeri ,  maka   Gubernur   Kelala  Daerah  atau   Kepala   Direktorat   Agraria   Provinsi   menyampaikan   permohonan  banding  tersebut   kepada   Mentri   Dalam   Negeri   c.q .  Direktorat   Jendral   Agraria   disertai   pertimbangan   dengan   tembusan   kepada   Bupati   atau   Walikota   Kepala  Daerah  c.q   Kepala  Sub  Direktorat   Agraria  yang  bersangkutan .  Setelah   menerima   permohonan   tersebut ,  Mentri   Dalam   Negeri   c.q   Direktur   Jendral   Agraria   memerintahkan   kepada   Kepala   Direktorat   Pengurusan   Hak-hak   tanah   untuk   mengadakan  :  Pencatatam   dalam   buku   khusus Memeriksa   kelengkapan   keterangan-keterangan  yang  diperlukan.Apabila   semua   keterangan-keterangan  yang  diperlukan   telah   lengkap ,  maka   Mentri   Dalam   Negeri   c.q   Direktur   Jendral   Agraria   mengeluarkan   surat   keputusan   pemberian   hak   milik   atas   tanah  yang  dimohonkan   atau   menolak   permohonan  yang  bersangkutan .

Scene 12

9.  Setelah   menerima   surat   keputusan   Gubernur   Kepala  Daerah  dan   atau   Mentri   Dalam   Negeri   tentang   pemberian   hak   tersebut ,  maka   Kepala  Sub  Direktorat   Agraria   Kabupaten   atau   Kotamadya  yang  bersangkutan   memberitahukan   kepada   pemohon , agar  dapat   memenuhi   seluruh   kewajiban  yang  telah   ditentukan   dalam   surat   keputusan   tersebut .  10.  Setelah   syarat-syarat   telah   terpenuhi ,  maka   didaftarkan   dalam   buku   tanah   dan   menerbitkan   sertifikat   haknya  .  11.  Kepala   Saksi   Pendaftaran  Tanah  dan   Kepala  Sub  Direktorat   Agraria   atas   nama   Bupati   atau   Walikota   Kepada   Kepala  Daerah  menandatangani   buku   tanah   tersebut   dan   menerbitkan   salinan   buku   tanah   dan   surat   ukur  ( sertifikat ). 12.  Kepala  Sub  Direktorat   Agraria   Kabupaten   atau   Kotamadya   c.q  .  Kepala   Saksi   Pendaftaran  Tanah yang  bersangkutan  .  Menerima   sertifikat   hak   tersebut   dan   menyerahkan   kepada   penerima   hak   tersebut .  Memberitahukan   tanggal   dan   nomor   buku   tanah   atau   sertifikat  yang  bersangkutan .

Scene 13

Terjadinya   Hak   Milik   Ada   3  cara  :  1.  Hukum   Adat 2.  Penetapan   Pemerintah 3.  Ketentuan   Undang-Undang

Scene 14

Tanah  Wajib   didaftarkan   Hak   milik   atas   tanah ,  demikian  pula  setiap   peralihan ,  pembebanan   dengan   hak   hak  lain,  hapusnya   hak   milik   atas   tanah   harus   didaftarkan   ke   kantor   pertanahan   kabupaten   kota   setempat .  Pendaftaran   ini   merupakan   alat   bukti   yg   kuat

Scene 15

Hapusnya   Hak   milik   Pencabutan   Hak Penyerahan   sukarela   oleh   pemiliknya   Ditelantarkan Subjek   haknya   tidak   memenuhi   syarat Peralihan   Hak