MANFAAT KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH

Published on
Scene 1 (0s)

MANFAAT KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH

Scene 2 (7s)

HAK MILIK

PENGERTIAN HAK MILIK CIRI-CIRI HAK MILIK TATA CARA PERMOHONAN HAK MILIK TERJADINYA HAK MILIK HAPUSNYA HAK MILIK

Scene 3 (17s)

PENGERTIAN HAK MILIK

Menurut Pasal 20 UUPA Hak milik adalah hak turun temurun , terkuat , dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah . Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Menurut Pasal 570 KUHPerdata Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya .

Scene 4 (36s)

CIRI-CIRI HAK MILIK

Turun Temurun Dapat dilanjut oleh ahli warisnya , sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik

Terkuat dan Terpenuh diantara hak-hak atas tanah yang dimiliki orang , hak miliklah yang terkuat dan terpenuh

Dapat Beralih Dan Dialihkan Berpindahnya hak milik harus didaftarkan untuk dicatat dalam buku tanah dan dilakukan perubahan nama dalam sertifikat

Scene 5 (56s)

TATA CARA PERMOHONAN HAK MILIK

Tata cara permohonan untuk mendapatkan tanah Negara dengan hak milik , sebagai berikut : Pemohon mengajukan permohonan hak milik kepada pejabat yang berwenang melalui Bupati Walikota Kepala Daerah Sub Direktorat Agraria Kabupaten atau Kotamadya yang bersangkutan secara tertulis . Permohonan tersebut harus memuat antara lain : a. Pemohon b. Tanahnya memuat tentang : 1. Letak , luas dan Batas- batasnya 2. Status Tanahnya 3. Jenis Tanahnya 4. tanah tersebut telah atau belum dikuasai pemohon . Apabila telah dikuasai sebelumnya , atas dasar apa iya memperoleh atau menguasainya . 5. Penggunaannya .

Scene 6 (1m 25s)

c. Lain lain melampirkan keterangan-keterangan mengenai status hukum , letak dan tanda bukti dari tanah-tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk yang dimiliki oleh suami atau istri serta anak-anaknya yang masih menjadi tanggungannya . keterangan lain yang dianggap perlu . permohonan tersebut diatas harus dilampiri dengan : a) mengenai dari pemohon b) mengenai tanahnya c) turunan dari surat-surat bukti perolehan secara beruntun mengenai penguasaan tanah oleh pemohon

Scene 7 (1m 47s)

3. Setelah menerima permohonan tersebut , maka Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten atau Kotamadya : Memerintahkan Kepala Saksi Pengurusan Hak yang bersangkutan . Memanggil pemohon . Memerintahkan kepada saksi-saksi pendaftaran tanah , tata guna tanah dan pengurusan hak tanah agar menyelesaikan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengambil keputusan atas permohonan . Jika masih terdapat kekurangan lampiran untuk mengambil keputusan tersebut , maka Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten atau Kotamadya bersama-sama dengan Camat , Kepala Desa , dan wakil-wakil dari instansi lainnya untuk melakukan pemeriksaan setempat . Mengirimkan berkas permohonan itu kepada Gubernur Kepala Daerah c.q Kepala Direktorat Agraria Provinsi beserta pertimbangannya . Menyampaikan selembar tembusan dari pertimbangan tersebut kepada Mentri dalam Negeri c.q Direktorat Jendral Agraria dan kepada pemohon . Memerintahkan kepada Saksi Pengurus Hak tanah untuk mencatat pengiriman berkas tersebut . Mengadakan pertimbangam dengan pemohon mengenai biaya yang diperlukan .

Scene 8 (2m 26s)

4. Setelah menerima permohonan Hak Milik dari kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten atau Kotamadya , maka Kepala Direktorat Pengurusan Hak-hak tanah untuk mengadakan : Pencatatan dalam buku khusus . Penelitian kelengkapan keterangan-keterangan yang diperlukan 5. Apabila semua keterangan telah lengkap dan tidak ada keberatan untuk meluluskan permohonan , sedangkan wewenang untuk memutuskan ada pada Gubernur Kepala Daerah, maka Kepala Direktorat Agraria Provinsi atas nama Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pemberian hak milik atas tanah tersebut dan dicatat dalam daftar khusus .

Scene 9 (2m 52s)

6. Selain syarat-syarat khusus yang disesuaikan dengan keadaan dan peruntukan tanah tersebur , maka dalam surat keputusan pemberian hak tersebut membuat pula syarat-syarat umum , antara lain : Pembayaran uang pemasukan kepada Negara dan uang sumbangan kepada Yayasan Dana Landreform . Hak milik harus didaftarkan kepada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten atau Kotamadya yang bersangkutan c.q seksi pendaftaram tanah dan membayar biaya pendaftaran . Negara membebaskan diri sendiri dari pertanggungjawaban mengenai hal-hal yang telah terjadi sebagaimana akibat pemberian hak milik tersebut . Kelalaian dalam pemenuhan pembayaran-pembayaran yang telah disebutkan diatas dinyatakan dalam secara khusus dalam surat keputusan pemberian hak dan dapat dijadikan alasan untuk pembatalan pemberian hak tersebut . Penerima hak milik memilih di domisili pada kantor Sub Direktorat Agraria Kabulaten Kotamadya yang bersangkutan .

Scene 10 (3m 28s)

7. Jika wewenang untuk.memberikan keputusan tentang permohonan Hak Milik tersebut ada pada Gubernur Kepala Daerah, tetapi syarat-syarat tidak terpenuhi , maka permohonan tersebut dibatalkan . Kepala Direktorat Agraria atas nama Gubernur atau Kepala Daerah mengeluarkan surat leputusan penolakan disampaikan secara langsung kepada pemohon , instansi-instansi dalam lingkungan Dapertemen Dalam Negeri . Pemohon dapat mengajukan banding secara tertulis terhadap surat penolakan kepada Mentri Dalam Negeri , melalui tembusan kelada Gubernur Kepala daerah c.q Kepala Direktorat Agraria Kabupaten atau Kotamadya yang bersangkutan . Gubernur Kepala Daerah atau Kepala Direktorat Agraria Provinsi menyampaikan permohonan banding tersebut kepada Mentri Dalam Negeri c.q Direktorat Jendral Agraria disertai pertimbangan dengan tembusan kepada Bupati atau Walikota Kepada Daerah c.q Kepala Sub Direktorat Agraria yang bersangkutan .

Scene 11 (4m 4s)

8. Jika wewenang untuk mrmberikan keputusan tentang permohonan Hak Milik tersebut ada pada Mentri Dalam Negeri , maka Gubernur Kelala Daerah atau Kepala Direktorat Agraria Provinsi menyampaikan permohonan banding tersebut kepada Mentri Dalam Negeri c.q . Direktorat Jendral Agraria disertai pertimbangan dengan tembusan kepada Bupati atau Walikota Kepala Daerah c.q Kepala Sub Direktorat Agraria yang bersangkutan . Setelah menerima permohonan tersebut , Mentri Dalam Negeri c.q Direktur Jendral Agraria memerintahkan kepada Kepala Direktorat Pengurusan Hak-hak tanah untuk mengadakan : Pencatatam dalam buku khusus Memeriksa kelengkapan keterangan-keterangan yang diperlukan.Apabila semua keterangan-keterangan yang diperlukan telah lengkap , maka Mentri Dalam Negeri c.q Direktur Jendral Agraria mengeluarkan surat keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohonkan atau menolak permohonan yang bersangkutan .

Scene 12 (4m 40s)

9. Setelah menerima surat keputusan Gubernur Kepala Daerah dan atau Mentri Dalam Negeri tentang pemberian hak tersebut , maka Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten atau Kotamadya yang bersangkutan memberitahukan kepada pemohon , agar dapat memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditentukan dalam surat keputusan tersebut . 10. Setelah syarat-syarat telah terpenuhi , maka didaftarkan dalam buku tanah dan menerbitkan sertifikat haknya . 11. Kepala Saksi Pendaftaran Tanah dan Kepala Sub Direktorat Agraria atas nama Bupati atau Walikota Kepada Kepala Daerah menandatangani buku tanah tersebut dan menerbitkan salinan buku tanah dan surat ukur ( sertifikat ). 12. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten atau Kotamadya c.q . Kepala Saksi Pendaftaran Tanah yang bersangkutan . Menerima sertifikat hak tersebut dan menyerahkan kepada penerima hak tersebut . Memberitahukan tanggal dan nomor buku tanah atau sertifikat yang bersangkutan .

Scene 13 (5m 17s)

Terjadinya Hak Milik Ada 3 cara : 1. Hukum Adat 2. Penetapan Pemerintah 3. Ketentuan Undang-Undang

Scene 14 (5m 27s)

Tanah Wajib didaftarkan Hak milik atas tanah , demikian pula setiap peralihan , pembebanan dengan hak hak lain, hapusnya hak milik atas tanah harus didaftarkan ke kantor pertanahan kabupaten kota setempat . Pendaftaran ini merupakan alat bukti yg kuat

Scene 15 (5m 41s)

Hapusnya Hak milik Pencabutan Hak Penyerahan sukarela oleh pemiliknya Ditelantarkan Subjek haknya tidak memenuhi syarat Peralihan Hak

Scene 16 (5m 50s)

TERIMAKASIH 