Scene 1

Scene 2

Ayu Riskiana Dinaryanti, menyatakan bahwa :

“Perjanjian yang dibuat di bawah tangan
adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh
para pihak yang berjanji, tanpa suatu standar
baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan
kebutuhan para pihak tersebut. Sedangkan
kekuatan pembuktiannya hanya antara para
pihak tersebut apabila para pihak tersebut
tidak menyangkal dan mengakui adanya
perjanjian 
tersebut 
(mengakui 
tanda

tangannya di dalam perjanjian yang dibuat).
Artinya salah satu pihak dapat menyangkal
akan kebenarantanda tangannya yang ada
dalam perjanjian tersebut. Lain halnya dengan
akta otentik, akta otentik atau biasa disebut
juga 
akta 
notaris 
memiliki 
kekuatan

pembuktian yang sempurna, artinya dapat
dijadikan bukti di pengadilan.”

Charles Calleros berpendapat bahwa Persyaratan
keabsahan kontrak bervariasi dari satu yurisdiksi ke
lain terutama ketika datang ke sistem yang berbeda
dalam hukum perdata dan negara-negara hukum
umum meskipun selama bertahun-tahun, civil law
dan 
common 
law 
system 
telah 
menemukan

persimpangan mereka meskipun dalam batas yang
terbatas

Kesepakatan dapat berupa sebuah perjanjian tertulis maupun tidak tertulis
(lisan). Pada praktiknya perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh koperasi
saat ini hanya berupa perjanjian tertulis, dengan tujuan agar perjanjian
tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan apabila terjadi
wanprestasi.Jenis perjanjian kredit tertulis ada 2, yakni perjanjian kredit di
bawah tangan (akta di bawah tangan) dan perjanjian kredit yang dibuat oleh
dan dihadapan notaris (akta otentik).

Scene 3

Perjanjian dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal

1313 yaitu: suatu persetujuan adalah suatu

perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih
mengikatkan diri terhadap 1 (satu) orang lain atau

lebih. WirjonoProdjodikoro memberikan definisi
perjanjian adalah sebagai perhubungan hukum
mengenai harta benda antar dua pihak berjanji

atau dianggap berjanji untuk melaksankan sesuatu

hal atau tidak melakukan sesuatu hal dengan
pihak lain berhak menuntut pelaksanan janji itu
Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya

perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal

tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana

Akta otentik merupakan bukti yang mengikat, yang
berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam
akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta
tersebut dianggap sebagai benar-benar selama
kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat

Menurut Pasal 1857 KUH Perdata, apabila akta di
bawah tangan tanda tangannya di akui oleh orang

terhadap siapa tulisan itu hendak di pakai, maka

akta tersebut dapat menjadi alat pembuktian yang
sempurna tehadap orang yang menandatangani
serta para ahli warisnya dan orang-orang yang

Scene 4

HUKUM MENGENAI CONTRACT UNDER SEP
1. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdat
"Semua persetuiuan yang di buat secara sah sesuai del
Adapun berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pe
"persetuiuan itu tidak dapat ditarik kembli selain dengar
alasan yang ditentukan Oleh Undang-Undang."
2. Berdasarkan perianiian di bawah tangan sebagaim
1 874 tentang akta di bawah tangan menyatakan bahw
"Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akfi
surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangg
peiabat yang berwenang."
3. Berdas
tangan menyatakan bahwa:
"Barangsiapa dihadapi dengan suaru tulisan di bawah
terhadapnya, waiib mengakui atau memugkiri tanda tal
orang yang mendapatkan hak daripadanya, cukuplah r
tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tand(
Adapun salah seorang menungkri tulisan tersebut mak(
Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1877 menyatak
"iika seseorang memingkiri tulisan atu tanda tangan nyc
medapatkan hak dari padanya tidak mengakuinya, mal
tulisan atau tanda tangan tersebut di periksa."

HUKUM MENGENAI CONTRACT UNDER SEAL (PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN)

1.     Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (1) menyatakan bahwa: 
“Semua persetujuan yang di buat secara sah sesuai dengan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” 
Adapun berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (2) menyatakan bahwa: 
“persetujuan itu tidak dapat ditarik kembli selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-
alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.”
2.     Berdasarkan perjanjian di bawah tangan sebagaimana ditulis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal
1874 tentang akta di bawah tangan menyatakan bahwa : 
“Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditanda tangani di bawah tangan, surat-
surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga, dan lainlain tulisan yang dibuat tanpa perantara
pejabat yang berwenang.”
3.     Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1876 menenai pembuktian akta di bawah
tangan menyatakan bahwa: 
“Barangsiapa dihadapi dengan suaru tulisan di bawah tangan oleh orang yang mengajukan tuntutan
terhadapnya, wajib mengakui atau memugkiri tanda tangannya secara tegas; tetapi bagi para ahli warisnya atu
orang yang mendapatkan hak daripadanya, cukuplah mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui
tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.” 
Adapun salah seorang menungkri tulisan tersebut maka akan diselesaikan sebagaimana menurut Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1877 menyatakan bahwa: 
“jika seseorang memingkiri tulisan atu tanda tangan nya, ataupun jika para ahli warisnya atu orang yang
medapatkan hak dari padanya tidak mengakuinya, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran
tulisan atau tanda tangan tersebut di periksa.”

Scene 5

Akibat Dari Perjanjian Yang Dibuat
Dengan Konsep Contract Under
Seal (Perjanjian Di Bawah Tangan)

Sebagai bahan perbandingan dalam Restatement Of Contract dari
American Law Institute ditegaskan bahwa kata kontrak/perjanjian

mengandung makna adanya perbuatan yang menciptakan hubungan
hukum di antara para pihak, jika perbuatan dinyatakan dalam suatu
tulisan maka itulah yang merupakan bukti dari perbuatan hukum itu.

Surat perjanjian diperlukan syarat bahwa surat atau dokumen itu
dibuat dengan tujuan untuk dipakai sebagai alat bukti. Jika surat

dibuat tidak untuk tujuan itu sekalipun mempunyai daya bukti, maka
tidak langsung harus dikenakanBea Meterai. Yang perlu dibuktikan

ialah perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.

Dengan perkataan lain dokumen itu adalah dokumen perdata. Apabila

ada sengketa berhubung dengan dokumen itu, maka perkara

Scene 6

2. Sah atau tidaknya suatu surat perjanjian tidak
ditentukan Oleh ada tidaknya meterai, namun telah
ditentukan Oleh Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan
demikian meterai bukanlah patokan yang menentukan
keabsahan sebuah surat perjanjian. Jika isi

1.     Fungsi meterai dalam sebuah surat perjanjian adalah
sebagai pajak atas dokumen, yang telah ditegaskan
didalam Undang-Undang Bea Materai 1985. Artinya
dengan tidak adanya dokumen, dalam hal ini surat
perjanjian maka tidak perlu adanya meterai. Objek dari
meterai 
adalah 
dokumen 
dan 
bukan 
perbuatan

hukumnya. 
Surat 
perjanjian 
sebelumnya 
tidak

menggunakan Bea Meterai berakibat pada surat
perjanjian tersebut dianggap tidak bermeterai dan sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang Bea Materai 1985
wajib 
pajak 
diberi 
kesempatan 
untuk 
melakukan

permeteraian kemudian. Pengaruh yang diberikan jika
surat perjanjian tidak bermeterai yaitu tidak dapat
dilayani oleh pejabat-pejabat umum dalam lalu lintas
hukum karena dianggap tidak memenuhi prosedur
hukum sebagaimana tersurat dalam Undang-Undang
Bea Materai 1985;

2. Sah atau tidaknya suatu surat perjanjian tidak

ditentukan oleh ada tidaknya meterai, namun telah
ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan

demikian meterai bukanlah patokan yang menentukan

keabsahan sebuah surat perjanjian. Jika isi

perjanjiannya terlarang atau tidak benar, maka

walaupun menggunakan meterai sama sekali tidak

Scene 7

1.     Sebaiknya sebagai masyarakat yang taat hukum milikilah pengetahuan yang benar mengenai fungsi meterai dalam sebuah surat perjanjian

agar supaya kedepannya tidak merasa kepentingannya dirugikan untuk suatu masalah yang sebenarnya sangat sederhana. Hal ini juga

memerlukan peran serta pihakpihak yang mengatur tentang perpajakan seperti direktorat jendral bea dan cukai agar memberikan edukasi tentang

2.     Persepsi dan kebiasaan yang keliru pada masyarakat selama ini mengenai penggunaan meterai untuk syarat sahnya suatu surat perjanjian
perlu dirubah karena hal tersebut dapat berdampak kurang baik terhadap kesadaran hukum masyarakat kedepannya. Peran serta Pemerintah

maupun semua pihak yang memiliki pengetahuan hukum sangat diperlukan dalam mengatasi hal ini untuk mencegah kekeliruan yang sama pada

CONTRACT UNDER SEAL

Page 1 (0s)

Page 2 (7s)

Page 3 (1m 1s)

Page 4 (1m 51s)

Page 5 (3m 32s)

Page 6 (4m 10s)

Page 7 (5m 3s)