Scene 1

PR Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMK/MAK Kelas XII oleh: Khilya Fa’izia Sigit Dwi Nuridha Nur Khasanah

• s.git
dengan:
PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KEWARGANEGARAAN
untuk SMK/MAK
Muatan Nasional
Kolas
XII

Scene 2

Scene 3

Bab I Kasus-Kasus  Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Scene 4

Perhatikan gambar di atas!  Kegiatan pada gambar menunjukkan adanya pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pemilu . Anda harus mempersiapkan diri dengan baik untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pemilu.

Scene 5

Setelah  membaca materi tentang makna hak dan kewajiban warga negara, peserta didik mampu menjelaskan pengertian serta macam-macam hak dan kewajiban warga negara dengan benar. Setelah  mempelajari berbagai macam hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, peserta didik mampu menyebutkan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan nilai ideal, nilai instrumental, serta nilai praksis dalam sila-sila Pancasila dengan tepat. Setelah  mempelajari materi tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan tepat. Setelah  melakukan kegiatan dalam rubrik aktivitas peserta didik, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tepat. Setelah  mempelajari materi pada bab ini, peserta didik mampu menganalisis upaya pemerintah maupun warga negara dalam mengatasi maupun mencegah terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan tepat.

Scene 6

B. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

C. Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Scene 7

Hak secara sosial  hak mendapatkan kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

Hak secara individu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan hak mendapatkan perlindungan

Scene 8

Scene 9

Berpartisipasi dalam pemilihan umum. Berpartisipasi membangun roda pemerintahan. Membentuk partai politik.

Scene 10

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat (2)). Hak atas kebebasan beragama dan beribadah (pasal 29 ayat (2)). Hak mendapat pendidikan (pasal 31 ayat (1)). Hak memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya (pasal 32 ayat (1–2)). Hak mendapatkan kesejahteraan sosial (pasal 34 ayat (1–4)).

Scene 11

M enjelaskan  tentang kewajiban pemerintah untuk menciptakan sistem ekonomi yang menyejahterakan rakyat.

Scene 12

Hak dalam  Bidang Pertahanan  dan  Keamanan

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara sesuai ketentuan

Scene 13

Peraturan  Operasional  yang  Mengatur Jaminan Perlindungan Hak Warga Negara

UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita

UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Scene 14

Patuh kepada peraturan perundang-undangan. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Menghormati hak orang  lain. Tunduk  pada  pembatasan yang ditetapkan undang-undang.

Scene 15

Sebelum mempelajari hak dan kewajiban warga negara dalam nilai sila-sila Pancasila, nyanyikan lagu berikut.

Scene 16

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Ketuhanan) Toleransi antarumat beragama. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Kemanusiaan)   Memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. Melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Kerja sama dan tolong-menolong antarumat beragama.

3. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Dasar Sila-Sila Pancasila

Scene 17

Nilai Persatuan Indonesia (Persatuan) Mengedepankan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi. Membina persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (Kerakyatan) Mengutamakan musyawarah mufakat  Memberikan kebebasan kepada orang untuk bersikap. Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Keadilan Sosial) Bersikap adil terhadap sesama. Menghormati hak-hak orang lain.

Scene 18

UUD NRI Tahun 1945 Peraturan perundang-undangan

Nilai instrumental merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar atau nilai ideal.

4. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Instrumental Sila-Sila Pancasila

Scene 19

Contoh hak dan kewajiban warga negara yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945

Kewarganegaraan (pasal 26 ayat (1)) Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan (pasal 27 ayat (1)) Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan (pasal 27 ayat (2)) Bela Negara (pasal  27 ayat (3)) Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul (pasal 28) Kemerdekaan Memeluk Agama (pasal 29 ayat (1)  dan (2)) Pendidikan (pasal 31 ayat (1)  dan (2)) Pertahanan dan Keamanan Negara (pasal 30 ayat (1) dan (2)) Kebudayaan Nasional Indonesia (pasal 32 ayat (1)) Perekonomian Nasional (pasal 33 ayat (1 – 5)) Kesejahteraan Sosial  (p asal 34 ayat (1–4))

Scene 20

Menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah.

5. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila

Melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing.

Bersikap baik kepada semua orang atas dasar persamaan derajat.

Nilai praksis merupakan realisasi peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari.

Scene 21

B. Kasus  Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

1. Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Faktor Internal Sikap egois. Rendahnya  kesadaran warga  terhadap peraturan. Sikap tidak toleran. Penyalahgunaan kekuasaan.

Faktor Eksternal Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Adanya kesempatan. Terjadinya krisis moral dan karakter bangsa. Penyalahgunaan teknologi.

Scene 22

Pendidikan Tidak Merata Munculnya Ketidakadilan Hukum Alih Fungsi Trotoar Menjadi Tempat Jualan Pedagang Kaki Lima

Scene 23

3. Kasus  Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan

Scene 24

C. Penanganan  Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Mempertegas peran lembaga penegak hukum. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok.

1. Upaya Pemerintah dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Scene 25

2. Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara

Mengetahui hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga.

Scene 26

Bab II Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia

Scene 27

Masyarakat selalu mendambakan kehidupan aman dan damai. Kehidupan aman dan damai dapat tercapai apabila ada tata aturan dalam masyarakat, seperti hukum. Melalui materi ini Anda akan lebih memahami tentang perlindungan dan penegakan hukum.

Scene 28

Setelah  mempelajari materi tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, peserta didik mampu menjelaskan hakikat perlindungan dan penegakan hukum dengan benar. Setelah  mempelajari peran lembaga penegak hukum, peserta didik mampu mengidentifikasi peranan lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dengan tepat. Setelah  mempelajari dinamika pelanggaran hukum, peserta didik mampu mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum menjamin keadilan dan kedamaian dengan tepat. Setelah  mempelajari materi pada bab ini, peserta didik mampu berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari dengan baik.

Scene 29

A. Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum

B. Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian

Scene 30

Perlindungan hukum dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hukum.  Penegakan hukum dilakukan dalam rangka menciptakan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

1. Konsep Perlindungan dan Penegakan Hukum

Scene 31

2. Pentingnya  Perlindungan dan Penegakan Hukum

Tegaknya Supremasi Hukum Tegaknya Keadilan Mewujudkan Kedamaian dalam Masyarakat

Scene 32

Faktor yang Memengaruhi Perlindungan dan Penegakan Hukum

Scene 33

1. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Menegakkan hukum. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Scene 34

Menegakkan supremasi hukum. Perlindungan kepentingan umum. Penegakan hak asasi manusia. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

3. Peran Hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Lembaga peradilan di Indonesia dibagi atas dua mahkamah yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.  Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Scene 35

Menegakkan hukum dan memberikan rasa keadilan kepada setiap orang yang membutuhkan jasanya.

Melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

5. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Scene 36

Pandangan pelaku yang menganggap kejahatan sebagai suatu yang biasa. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai perkembangan masyarakat.

Scene 37

Di Lingkungan Keluarga Menonton acara televisi yang tidak sesuai usia  anak-anak.

Di Lingkungan Sekolah Tidak mengikuti  upacara.

Di Lingkungan Masyarakat Mangkir tidak tugas ronda  malam.

Di Lingkungan Bangsa dan Negara Melakukan  korupsi.

Scene 38

2. Macam-Macam  Sanksi atas Pelanggaran Hukum

Scene 39

Mengapa sanksi norma hukum bersifat tegas dan nyata?

Karena aturan norma hukum dibuat secara  materiel  dalam peraturan perundang-undangan dan  ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya.

Scene 40

Indonesia adalah negara hukum. Persoalan dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui jalur hukum apabila tidak  dapat diselesaikan  secara musyawarah. Untuk mengetahui  contoh persoalan  hukum di Indonesia, simaklah video berikut!

Scene 41

3. Partisipasi dalam Perlindungan dan Penegakan Hukum

Di Lingkungan Keluarga Menaati perintah orang tua. Di Lingkungan Sekolah Membantu teman yang sedang kesusahan. Melindungi teman dari perbuatan perundungan ( bullying). Di Lingkungan Masyarakat Menyerahkan pelanggar hukum kepada polisi. Di Lingkungan Bangsa dan Negara Menaati rambu-rambu lalu lintas. Menerima hukuman apabila melakukan kesalahan. Mengaktifkan kegiatan siskamling. Memiliki kartu tanda penduduk (KTP).

Scene 42

Scene 43

Pernahkah  Anda melihat adegan seperti pada gambar di atas? Ya, itulah penghitungan suara saat pemilihan umum .  Proses penghitungan suara  mencerminkan  sikap keterbukaan pemerintah. Keterbukaan merupakan salah satu prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Apakah arti pemerintahan yang baik (good governance)?

Beranda Pelaksanaan perhitungan suara.tif

Scene 44

Setelah membaca materi, peserta didik dapat melaksanakan pemerintahan sesuai karakteristik  good governance  dengan berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dengan baik. Setelah melihat video tentang harapan rakyat kepada penyelenggara negara, peserta didik dapat berperilaku jujur dalam pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik  good governance  dengan baik. Setelah mempelajari materi tentang tata kelola pemerintahan yang baik, peserta didik dapat menganalisis pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik  good governance  dengan benar. Melalui kegiatan membuat kliping, peserta didik dapat menunjukkan pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik  good governance  di lingkungan masyarakat dengan benar.

Scene 45

B. Sikap Keterbukaan dan Keadilan Menuju Pemerintahan yang Baik

Scene 46

Terwujudnya interaksi   yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Adanya upaya untuk mendirikan pemerintah  (self governing)  dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Adanya  k eseimbangan  kekuatan ( balance of forces). Menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi.

Scene 47

Mengapa perlu adanya pemerintahan yang baik (good governance)?

Scene 48

Melalui pemerintahan yang baik,  pembangunan  secara  merata dapat terlaksana.  Melalui pembangunan merata, taraf hidup masyarakat pun dapat meningkat. Peningkatan taraf hidup berarti meningkatkan kesempatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan.

Scene 49

Ketidakberpihakan/Kesamaan dalam Mengambil Keputusan

Pelayanan yang Baik atau Asas Keadilan dan Kewajaran

Scene 50

Akuntabilitas Transparansi Keterbukaan partisipasi masyarakat Efisiensi dan efektivitas Supremasi hukum

PR Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMK/MAK Kelas XII oleh: Khilya Fa'izia Sigit Dwi Nuridha Nur Khasanah

Page 1 (0s)

Page 2 (12s)

Page 3 (21s)

Page 4 (29s)

Page 5 (42s)

Page 6 (1m 20s)

Page 7 (1m 31s)

Page 8 (1m 45s)

Page 9 (1m 53s)

Page 10 (2m 2s)

Page 11 (2m 20s)

Page 12 (2m 31s)

Page 13 (2m 42s)

Page 14 (2m 59s)

Page 15 (3m 11s)

Page 16 (3m 20s)

Page 17 (3m 37s)

Page 18 (3m 54s)

Page 19 (4m 7s)

Page 20 (4m 30s)

Page 21 (4m 51s)

Page 22 (5m 9s)

Page 23 (5m 21s)

Page 24 (5m 32s)

Page 25 (5m 52s)

Page 26 (6m 9s)

Page 27 (6m 17s)

Page 28 (6m 30s)

Page 29 (6m 55s)

Page 30 (7m 5s)

Page 31 (7m 19s)

Page 32 (7m 28s)

Page 33 (7m 37s)

Page 34 (7m 51s)

Page 35 (8m 10s)

Page 36 (8m 23s)

Page 37 (8m 36s)

Page 38 (8m 50s)

Page 39 (8m 58s)

Page 40 (9m 11s)

Page 41 (9m 23s)

Page 42 (9m 42s)

Page 43 (9m 49s)

Page 44 (10m 4s)

Page 45 (10m 29s)

Page 46 (10m 38s)

Page 47 (10m 57s)

Page 48 (11m 4s)

Page 49 (11m 16s)

Page 50 (11m 30s)