Scene 1

Wacana dakwah bil-hâl yang muncul di awal 1980-an, mengemuka dan

menarik perhatian khalayak, setelah Dahlan Iskan, Menteri BUMN, pada pidato

penganugrahan Doktor Honoris Causa di bidang Ilmu Komunikasi dan Dakwah

di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Wali Songo Semarang menyampaikan

pentingnya dakwah bil-hâl dalam mewujudkan umat Islam yang maju dan

mandiri di bidang ekonomi. Sejak itu, dakwah bil-hâl menjadi perbincangan

hangat di kalangan umat Islam, seakan  menjawab keresahan masyarakat akan

minimnya perhatian objek dakwah terhadap permasalahan yang tengah dihadapi

umat Islam saat ini yakni kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.1

Dakwah memang tengah menghadapi problem krusial dan dilematis.

Dakwah verbal (bil-maqâl) yang saat ini lebih dominan dianggap terlalu retoris

dan tidak substansial, menjauh dari problem masyarakat modern. Satu sisi

dakwah adalah mission sacre yang harus tetap berpijak kepada landasan agama

yang ketat, sementara di sisi lain dakwah tidak ingin tergiring dan terkooptasi

pada isu-isu artifisial yang tidak menyentuh problem riil masyarakat. Dakwah

dituntut selalu aktual mengikuti perkembangan dan perubahan di masyarakat.

Menjauhkan dakwah dari konteksnya adalah sebuah keniscayaan, sama halnya

menolak sunnatullah. Dakwah sejatinya berbanding lurus dengan perkembangan

1Jawa Pos, Selasa, 9 Juli 2013. Menurut Dahlan Iskan, istilah dakwah bil-hâl merupakan 
istilah yang hanya digunakan di Indonesia, yang kemudian merembet ke Malaysia. Sebagaimana 
istilah  halal bil-halal, istilah dakwah bil-hâl bukan istilah yang dikenal di dunia Islam di Timur 
Tengah.  Lihat juga Didin Hafidhuddin, Dakwah Aktual (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 
118.

Scene 2

masyarakat sehingga dapat berkembang lebih efektif. Dakwah harus berperan

tidak saja pada tahap penyampaian (tablîgh), penyadaran (tau’iyah),

pembimbingan (tarsyîd), tapi juga pemberdayaan (tathwîr). Bagi masyarakat

modern, dakwah tidak hanya diartikan menyampaikan pesan kebaikan, tapi juga

lebih mengarah kepada gerakan problem solving melalui kegiatan-kegiatan

sosial, ekonomi bahkan politik sekalipun. Hassan al-Banna memaknai dakwah

sebagai sesuatu yang identik dengan Islam itu sendiri.2 Sehingga segala aktifitas

yang berkaitan dengan Islam dapat dikatakan sebagai aktifitas dakwah, termasuk

di dalamnya amal ekonomi, sosial-budaya, pendidikan dan politik.

Fenomena dakwah bil-hâl dipandang sebagai alternatif di tengah miskinnya

solusi komprehensif atas problem keumatan. Dakwah bil-hâl dipandang memiliki

efektifitas dan aksepbilitas yang lebih di masyarakat dibanding dengan dakwah

model lain.3 Berbeda dengan dakwah verbal misalnya, dakwah bil-hâl lebih aktif,

dinamis dan praktis melalui berbagai kegiatan dan pengembangan potensi

masyarakat dengan muatan kebaikan dan nilai normatif. Melalui dakwah model

tersebut, masyarakat tidak hanya terangkat status sosial-ekonominya, tapi

memiliki substansi semangat keagamaan yang memadai. Sehingga terdapat

keseimbangan antara material dan imaterial. Manusia modern membutuhkan

model dan pendekatan dakwah yang dapat memecahkan masalah, yang lebih

menekankan pada amal usaha dan karya nyata, dan langsung dapat dinikmati dan

mengangkat harkat, martabat dan kesejahteraan hidup masyarakat. Dakwah yang

2Lihat S. Noor Chozin Sufri, “Dakwah Dalam Perspektif Hasan al-Banna” dalam al-Jami’ah 
Journal of Islamic Studies, Vol. 38, No. 2, 2000, hlm. 450. 
3Lihat Syamsul Hidayat, Dakwah Kultural dan Pemurnian Ajaran Islam, Modul IMM 
Jember, diposting 22 Juni 2007 di http://areefjember.multiply.com.

Scene 3

dimaksud tentu tidak saja mengarah kepada peningkatan taraf  hidup dan

kesejahteraan saja, tapi juga meningkat kesadaran diri (religi) menjadi lebih baik.

Efektifitas dakwah memiliki dua strategi yang saling mempengaruhi yaitu: (1)

Peningkatan kualitas keagamaan di satu sisi, dan (2) Perubahan sosial di sisi lain.

Dakwah tidak akan berjalan maksimal atau setidaknya kurang berhasil jika hanya

mengandalkan salah satu aspek dari keduanya.4

Berdasarkan  pertimbangan di atas, dakwah bil-hâl dapat dengan mudah

diterima karena menggunakan pendekatan partisipatif (participatory approach),

dengan berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan kelompok masyarakat

ketimbang pendekatan stuktural-formal.5 Masyarakat cenderung apatis terhadap

dakwah verbal.6 Sedang dakwah bil-hâl cenderung bersifat akomodatif terhadap

potensi yang sudah ada di masyarakat. Dakwah ini pula yang menekankan

pentingnya kearifan dalam memahami potensi yang sudah ada di masyarakat.

Dakwah bil-hâl  bersifat bottom-up dengan melakukan pemberdayaan kehidupan

bergama berdasarkan sasaran dakwah. Dakwah bil-hâl memberikan penekanan

makna yang berbeda dengan dakwah konvensional yang disebut dakwah

struktural. Dakwah  bil-hâl memiliki makna dakwah Islam yang adabtable dengan

berbagai kondisi dan aktifitas masyarakat.7

Realitas di atas menjadi acuan pokok bagaimana seharusnya dakwah

dikembangkan. Bagaimanapun, dakwah tidak mungkin dilepaskan dari konteks 
                                                           
4Lihat Soedirman, Problematika Dakwah Islam di Indonesia (Jakarta: Forum Dakwah, 
1972), hlm. 47. 
5M. A. Sahal Mahfudz, Nuansa Fiqih Sosial (Yogyakarta: LKIS, 2004), hlm. 4.  
6Allah tidak menyukai orang-orang yang pandai bicara tapi tidak mengerjakannya. 
Sebagaimana dijalaskan dalam Q.S. al-Shaff (61): 2-3. 
7Saefuddin, Strategi Dakwah bil-hâl (Jakarta: t.p. 1989), hlm. 13.

Scene 4

masyarakat sosial yang dinamis. Dakwah tidak boleh mengawang-awang jauh dari

realitas sosial. Model pembangunan yang difokuskan pada pertumbuhan dan

pemerataan ekonomi cenderung memisahkan atau mengesampingkan aspek

spiritual.8 Masyarakat cenderung percaya dengan model dakwah yang dikelola

dengan contoh nyata ketimbang yang bersifat retoris dan asksioma. Apalagi

tantangan dakwah saat kini bertambah berat dengan munculnya faham-faham

destruktif yang melemahkan akidah Islam. Berikut ini kategori contoh bentuk dan

Tabel: 1 Bentuk dan Model Kegiatan Dakwah

Dakwah  
Bentuk Dakwah  
Fokus Kegiatan Dakwah

1. Tablîgh Islam (transmisi 
dan difusi)

1. Khithâbah dîniyyah 
2. Khithâbah ta’tsîriyyah 
3. Kitābah. 
4. Seni Islam. 
5. Futuhat.

2. Irsyâd Islam (internalisasi 
dan transmisi)

1. Ibda’ binafs: dzikrullah, du’a, 
wiqayah ‘al-nafs, tazkiiyyah al-
nafs, shalat, dan shaum

2. Ta’lîm, taujîh, mau’idhah, dan 
nashîhah.

1. Tadbîr  Islam (trans-
formasi : pelembagaan dan 
pengelolaan kelembagaan 
Islam)

1. Pengelolaan majelis ta’lîm 
2. Pengelolaan masjid 
3. Pengelolaan organisasi 
kemasyarakatan

8Agus Ahmad Syafi’i dan Nani Machendrawaty, Pengembangan Masyarakat Islam (Jakarta: 
Rosdakarya, 2001), hlm. 156.

Scene 5

2. Tathwîr/ Tamkîn Islam 
(transformasi = 
pemberdayaan)

1. Pemberdayaan SDI 
2. Pemberdayaan Lingkungan 
Hidup

Sumber: Enjang AS, dan Aliyudin, Dasar-dasar Ilmu Dakwah: Pendekatan Filosofis dan Praktis     
(Bandung: Widya Padjadjaran, 2009) 
 
Dari keempat model dakwah di atas, dakwah bi-hâl merupakan bentuk

tathwîr yaitu pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Keempat bentuk

dakwah di atas sama pentingnya dan saling terkait satu dengan yang lain. Tathwîr

misalnya akan sulit dilakukan tanpa tadbîr (adanya manajerial yang baik).

Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas tathwîr berarti kegiatan dakwah

dengan mentransformasikan ajaran Islam melalui amal saleh berupaya

pemberdayaan sumber daya manusia dan sumber daya lingkungan, dan ekonomi.

Menurut Sahal Mahfudh, dakwah dengan model pemberdayaan

masyarakat dipandang paling efektif mengingat sebagian besar masyarakat

Indonesia hidup dalam kondisi kekurangan (baca: miskin). Dakwah model ini

langsung menukik ke jantung masalah, karena hampir 30% masyarakat Indonesia

hidup miskin dan mayoritas mereka adalah Muslim. Keterbelakangan di bidang

ekonomi salah satunya disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan mereka.

Pendidikan dan ekonomi menjadi sasaran utama dakwah bil-hâl.9

Berkaitan dengan hal tersebut, dakwah yang berdimensi pemberdayaan

seperti dakwah bil-hâl dapat berfungsi dengan optimal jika dilakukan oleh 
                                                           
9Ibid.

Scene 6

institusi sebagai pendorong, mediator dan fasilitator. Pesantren sebagai institusi

dakwah yang mengakar di masyarakat, memiliki peran strategis dalam

keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat. Pesantren dan dakwah adalah dua

hal yang tidak terpisahkan. Keberadaan pesantren memiliki tugas pokok sebagai

mastermind of dakwah, baik melalui pendidikan maupun pengembangan ekonomi.

Selama ini pesantren lebih banyak menggunakan pendidikan pesantren sebagai

instrumen dakwah di masyarakat. Pesantren memiliki potensi luar biasa sebagai

media pengembangan dan pembinaan masyarakat. Secara historis, pondok

pesantren lahir dan tumbuh secara alami dari gagasan masyarakat.10 Pondok

pesantren memiliki independensi dan karakter yang berbeda dibanding dengan

Merespon dan menyerap apa yang ada di tengah masyarakat, pesantren

memiliki potensi lain selain pendidikan, yaitu potensi ekonomi. Pondok Pesantren

diyakini dapat memberi kontribusi lebih dalam pemberdayaan masyarakat,

melawan ketimpangan sosial, ekonomi dan budaya, khususnya di wilayah

pedesaan.11 Pondok pesantren merupakan kendaraan yang tepat untuk upaya

pengembangan ekonomi masyarakat sebagai bentuk dakwah bil-hâl. Pesantren

merupakan lembaga yang otentik dan mengakar secara sosial, salah satu di antara

10Keterangan lebih lanjut lihat Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret 
Perjalanan (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1997).  
11Mochtar Abbas, “For Alternative Edeucation, Pesantren Pabelan,” Pesantren’s 
Linkage,Vol. 4, No. 2, (1988).

Scene 7

sedikit lembaga yang memiliki akses kepada pembangunan masyarakat “akar

Potensi ekonomi pesantren yang  besar, seharusnya dapat dijadikan sarana

dan medium dakwah yang efektif, meski hal tersebut belum banyak dilakukan.

Setidaknya, pesantren masih berkutat pada ranah pendidikan dan sosial, sementara

bidang di bidang ekonomi belum tersentuh. Pesantren lebih identik sebagai

gerakan dakwah pendidikan dan sosial kemasyarakatan ketimbang ekonomi.

Padahal potensi ekonomi yang dimiliki pesantren sangat menunjang kelancaran

dan efektifitas dakwah di masyarakat. Diperlukan sebuah kajian mendalam

tentang potensi ekonomi pesantren sebagai sarana dakwah. Keberadaan

masyarakat sekitar pesantren, baik sebagai pengguna jasa maupun yang terlibat

secara langsung dari proses tersebut menjadi barometer tingkat keberhasilan

Memang sudah ada model pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi

yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen maupun afiliatif seperti

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi masyarakat Islam seperti

Nahdlatul Ulama’, Muhammadiyah, Persis, Nahdlatul Wathan dan lain-lain.

Sebaliknya kajian khusus tentang peran dakwah pesantren di bidang ekonomi

belum banyak dilakukan, atau bahkan minim sekali. Khususnya, pemberdayaan

masyarakat dilakukan dengan memperkuat struktur ekonomi masyarakat dengan

mengaplikasikan nilai-nilai keIslaman (Islamic value), sehingga akan muncul

model pemberdayaan  masyarakat  berbasis ekonomi dengan konsep syariah yang 
                                                           
12Martin Van Bruinessen dan Farid Wajidi, “Syu’un Ijtima’iyah and the Kiai Rakyat: 
Traditionalist Islam, Civil Society and Social Concern,” in Indonesia Transitions, ed. Henk 
Schulte Nordholt (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

Scene 8

genuine, orisinal dan totalitas. Pesantren diharapkan akan menjadi arus gerakan

kultural (cultural wave) yang mempunyai kemampuan di bidang pendidikan,

dakwah dan ekonomi. Inilah modal besar yang dimiliki pesantren yang seharusnya

dapat dikapitalisasi sebagai bentuk sekaligus implementasi dakwah bil-hâl.13

Penelitian tentang peran dakwah bil-hâl pesantren dalam pemberdayaan

ekonomi masyarakat mengambil tempat di Pondok Pesantren “Wali Songo”

Ngabar Ponorogo. Pemilihan tempat penelitian didasarkan pada fakta bahwa

sebagian wilayah Ponorogo masih tergolong miskin, tapi memiliki sejumlah

pesantren yang representatif dijadikan model pengembangan ekonomi. Pondok

Modern Darussalam Gontor, Pondok Putri al-Mawaddah, Pondok Modern

Arrisalah dan tidak kurang dari 60 pesantren terletak di wilayah ini. Di antara

mereka banyak yang memiliki potensi ekonomi yang cukup signifikan dan aset

ekonomi yang potensial untuk dikembangkan, salah satunya adalah Pondok

Pesantren “Wali Songo” Ngabar. Selain memiliki total aset berupa lahan tanah

yang luasnya mencapai 60 ha., pesantren ini juga memiliki unit-unit usaha yang

menopang kelancaran program-program pendidikan dan pengajaran. Potensi

maupun aset-aset ekonomi tersebut, baik secara langsung maupun tidak

berhubungan dengan masyarakat sekitar. Masyarakat menikmati “berkah”

ekonomi dari keberadaan pondok pesantren.14

Keterkaitan secara ekonomi inilah yang kemudian bisa saja berdampak

secara positif terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar pondok

13Lihat Robert Lawang, Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologi: Suatu Pengantar 
(Jakarta: UI Press, 2004).  
14Laporan Tahunan Pimpinan Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar Ponorogo 
(Ponorogo: Sekretariat Pimpinan Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar, 2012).

Scene 9

pesantren,sekaligus menanamkan rasa percaya (trust) yang kuat sebagai modal

sosial (social capital) pesantren.15 Adanya trust dan perasaan saling

membutuhkan dan saling keterkaitan di bidang ekonomi antara pesantren dan

masyarakat, diharapkan penanaman nilai-nilai keagamaan, pendidikan dan

transformasi agama (dakwah) menjadi lebih efektif. Masyarakat di sekitar

pesantren lebih mudah terbimbing, baik secara spiritual maupun emosional karena

keterkaitan mereka secara ekonomis dengan Pondok Pesantren “Wali Songo”

Ngabar Ponorogo. Jika potensi ekonomi pesantren dapat dikembangkan dengan

maksimal, tidak mustahil akan menjadi kekuatan dakwah yang efektif di tengah

masyarakat.16 Ini esensi dari dakwah bil-hâl, sebuah pendekatan ekonomi dan

Menarik untuk diteliti, meski PPWS ini bersistemkan modern dengan

mengadopsi sistem madrasah (klasikal) dan menerapkan nilai-nilai kemodernan,

tapi tetap melestarikan nilai-nilai kemasyarakatan, sehingga secara kultural lebih

mudah diterima oleh masyarakat.17Terlihat dari upaya PPWS melibatkan

masyarakat dalam segala aktifitasnya, sehingga kemitraan (participatory) dan

sinergi antara dan masyarakat berjalan dengan baik. Pengambilan nama Wali

15Kepercayaan (trust) merupakan modal sosial yang paling bernilai. Dengan trust, orang-
orang akan bias bekerjasama dengan baik. Karena ada kesediaan di antara mereka untuk 
menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Trust bagaikan energi yang dapat 
membuat kelompok masyarakat atau organisasi dapat bertahan. Trust yang rendah mengakibatkan 
banyak energi yang terbuang karena digunakan untuk mengatasi konflik yang berkepanjangan. 
Lihat Francis Fukuyama, Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity (New York: 
Free Press, 1995), hlm. 6 
16Lihat M. Dawam Raharjo (ed.), Islam dan Pembaruan (Jakarta: LP3ES, 1980), juga 
Kutowijoyo, “Peranan Pesantren dalam Pembangunan Desa: Potret sebuah Dinamika,” dalam 
Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi (Bandung: Mizan, 1991).  
17Prinsip dasar  dan filosofi pesantren adalah “al-muhâfadhatu alâ al-qadîmi al-shâlih, wa 
al-akhdzu bi al-jadidî ashlah” (Mempertahankan dan menjaga warisan terdahulu yang baik dan 
mengambil yang baru yang lebih baik).

Scene 10

Songo sendiri secara historis berhubungan erat dengan “Wali Songo” (sembilan

wali pendakwah) yang menyebarkan Islam di pulau Jawa.18 Penamaan ini

mengandung ideologi dan cita-cita agar lulusan pondok ini dapat mewarisi

semangat sembilan orang wali dalam berdakwah menyebarkan Islam. Dahulu para

wali menyebarkan Islam dengan pendekatan kultural. Budaya setempat yang baik

dan tidak bertentangan dengan syariat tetap dipelihara. Sementara yang belum

sesuai syar’i diberikan muatan-muatan dan nilai keIslaman dengan media kultural.

Aspek ini yang setidaknya memudahkan Islam dapat diterima dengan masif di

tingkat akar rumput (grass root). Ini yang menjadikan pesantren ini lebih khas

karena pendekatan budaya sebagai nilai tertanam dengan baik dalam jatidiri

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi Pesantren adalah salah

satu bagian dari model dakwah bil-hâl. Masyarakat sekitar pondok dapat

menerima dengan tangan terbuka “welcome” doktrin-doktrin agama yang bisa

saja bertentangan dengan kepercayaan dan tradisi yang mereka anut dan jalankan

selama ini. Reaksi ini tentu saja berbeda jika konten dakwah dilakukan secara

verbal. Tingkat penerimaan dan penyerapan dakwah pesantren di bidang ekonomi

jauh lebih terlihat. Masyarakat yang mengambil manfaat dari pengembangan

ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dapat lebih menerima model dakwah

Bab 1

Scene 1 (0s)

Scene 2 (53s)

Scene 3 (1m 52s)

Scene 4 (2m 50s)

Scene 5 (3m 39s)

Scene 6 (4m 30s)

Scene 7 (5m 21s)

Scene 8 (6m 16s)

Scene 9 (7m 11s)

Scene 10 (8m 15s)

Scene 11 (9m 10s)

Scene 12 (9m 50s)

Scene 13 (10m 35s)

Scene 14 (11m 31s)

Scene 15 (12m 26s)

Scene 16 (13m 19s)

Scene 17 (14m 11s)

Scene 18 (15m 3s)

Scene 19 (15m 54s)

Scene 20 (16m 43s)

Scene 21 (17m 33s)

Scene 22 (18m 21s)

Scene 23 (19m 10s)

Scene 24 (20m 0s)

Scene 25 (20m 52s)

Scene 26 (21m 39s)

Scene 27 (22m 34s)

Scene 28 (23m 34s)

Scene 29 (24m 29s)

Scene 30 (25m 13s)

Scene 31 (26m 12s)

Scene 32 (26m 53s)

Scene 33 (27m 41s)

Scene 34 (28m 32s)