Promosi kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lingkungan

[Audio] Selamat datang bapak ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya untuk mengikuti Training Promosi Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan lingkungan di PT HCMI..

[Audio] Berikut ini daftar isi training hari ini. Dimulai dari latar belakang dan tujuan training kemudian Dasar hukum dan peraturan lingkungan yang diperlukan untuk operasi bisnis dan contoh yang diterapkan di Indonesia. Kemudian kami akan menjelaskan studi kasus pelanggaran hukum lingkungan yang pernah terjadi dan terakhir kami akan menjelaskan bagaimana mencegah pelanggaran hukum dan peraturan lingkungan.

[Audio] baik kita mulai dengan latar belakang dan tujuan training ini.

[Audio] Pada 1990-an, masalah lingkungan tumbuh di seluruh dunia, dan ada banyak gerakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, seperti ISO14001. Pada tahun 2000-an, tuntutan ini menjadi lebih menuntut, dan pemerintah menjadi lebih ketat dalam undang-undang dan peraturan lingkungan mereka. Lingkungan adalah item manajemen penting yang terkait dengan manajemen perusahaan. Selain itu, CO2 dan plastik, yang sebelumnya telah dibuang tanpa batasan, juga telah merusak lingkungan. Ini telah menyebabkan dimulainya langkah-langkah pengaturan. Mematuhi undang-undang dan peraturan lingkungan yang semakin ketat di seluruh dunia ini merupakan hal mendasar bagi manajemen perusahaan. Pelanggaran hukum dan peraturan lingkungan tidak hanya mengakibatkan lokasi bisnis yang relevan tetapi juga dalam pengurangan citra dan hilangnya nilai perusahaan HCM Group secara keseluruhan. Oleh karena itu, HCM Group telah memutuskan untuk memastikan kepatuhan menyeluruh terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan tidak hanya di pabrik dan bisnis besar, tetapi juga di kantor penjualan dengan beberapa karyawan. Audit lingkungan tahunan Hitachi Construction Machinery sejak tahun 2020 telah menghasilkan tren penurunan pelanggaran hukum..

[Audio] Tujuan dari pelatihan kepatuhan ini adalah untuk meningkatkan rasa kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan di tingkat personel yang bertanggung jawab, untuk memastikan bahwa personel yang bertanggung jawab di lokasi berbagi pengetahuan lingkungan dari pemula dan tingkat menengah hukum dan peraturan lingkungan, dan untuk melatih personel yang merupakan inti dari praktik kepatuhan hukum dan peraturan lingkungan dari masing-masing divisi. Dalam studi ini, kita akan belajar tentang garis besar kepatuhan terhadap hukum lingkungan, contoh pelanggaran, dan metode manajemen untuk mencegah pelanggaran hukum dan peraturan..

[Audio] Ok kita akan mulai dari dasar hukum lingkungan dan peraturan yang diperlukan untuk operasi bisnis di Perusahaan.

[Audio] Seperti HCM Group, industri produksi dan penjualan mesin tunduk pada sejumlah peraturan lingkungan mulai dari pengadaan hingga manufaktur, kegiatan penjualan, layanan, Pengangkutan, dan pembuangan. Perusahaan diharuskan untuk menjalankan bisnis sesuai dengan persyaratan ini. Namun, orang yang bertanggung jawab atas kepatuhan adalah "orang yang memasang dan mengganti peralatan," "orang yang mengoperasikan dan memproduksi peralatan," "orang yang menjual dan memperbaiki barang," dan "orang yang melakukan Pengangkutan dan pengiriman," yaitu, karyawan kami. Hukum dan peraturan lingkungan sejalan dengan pengetahuan umum umum. Namun, untuk mencegah ketidakpatuhan dan mencegah standar terpadu menjadi individu, kami telah menetapkan aturan untuk operasi dan pekerjaan di setiap perusahaan, lokasi bisnis, dan departemen. Kegagalan untuk mengikuti aturan dan prosedur ini dapat menyebabkan pelanggaran hukum dan peraturan, yang dapat menyebabkan tanggung jawab "penanggung jawab" serta tanggung jawab atasan atau perusahaannya. Selain itu, keluhan dan kegagalan lingkungan dapat secara serius menghambat operasi perusahaan bahkan jika mereka tidak melanggar hukum dan peraturan..

[Audio] Ada tiga hukuman untuk undang-undang dan peraturan lingkungan. Hukuman administratif adalah dampak langsung terhadap manajemen bisnis, seperti penangguhan pabrik dan perintah untuk mengembalikan status quo sebagai tindakan administratif. Biaya yang berlebihan adalah beberapa 0,1 juta, tetapi biaya mematikan pabrik dan mengumpulkan polutan adalah dampak besar. Hukuman pidana adalah hukuman yang dapat langsung dikenakan pada penanggung jawab peralatan atau penanggung jawab mesin. Selain denda, hukuman perbudakan juga dapat dikenakan. Selain itu, supervisor atau perusahaan yang mengeluarkan perintah dapat diperiksa keterlibatannya dan dikenakan hukuman. Hukuman perdata Kompensasi kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran dan menimbulkan biaya besar untuk perbaikan. Bahkan jika hukuman pidana tidak dikenakan, Anda akan bertanggung jawab untuk mengkompensasi kerusakan. Penting untuk diingat bahwa pelanggaran hukum dan peraturan dapat menyebabkan kerusakan serius tidak hanya pada hukuman tersebut tetapi juga pada manajemen, reputasi, dan produk yang tercantum dalam tabel. Dalam kasus terburuk, manajemen perusahaan yang sedang berlangsung akan menjadi tidak mungkin..

[Audio] HCM Group disebut kegagalan lingkungan ketika masalah lingkungan muncul. Dalam HCM Sec., kegagalan lingkungan dibagi menjadi empat bagian seperti yang ditunjukkan pada tabel. Kegagalan di dalam dan di luar adalah kebocoran, kebisingan mendadak, dan bau yang terjadi di pabrik produksi dan pabrik layanan. Respons langsung tidak menyebabkan kerusakan seperti polusi. Kali ini, saya akan belajar tentang pelanggaran hukum dan klaim eksternal yang dikelilingi oleh bingkai biru. Klaim eksternal sering diajukan oleh penduduk di sekitarnya, tetapi begitu klaim diajukan, klaim yang sama dapat terjadi berkali-kali. Bahkan jika standar dipatuhi, perlu untuk menanggapi klaim dengan tulus, dan untuk melaporkan dan berbagi informasi di dalam perusahaan. Berbagai undang-undang dan peraturan lingkungan beragam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan garis besar hukum dan hukuman yang akan diperiksa oleh penanggung jawab situs..

[Audio] Dengan memiliki "peralatan" yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan lingkungan, penanggung jawab memiliki "kewajiban" untuk mengelolanya sesuai dengan hukum. Juga, bahkan jika Anda tidak bertanggung jawab atas peralatan, tindakan yang terjadi selama pekerjaan Anda, seperti membuang sampah, menyiram air limbah, dan membuat kebisingan, mungkin juga ilegal. Di sini kami akan menjelaskan secara singkat jenis-jenis kewajiban dan hukuman yang dikenakan oleh undang-undang lingkungan yang khas kepada Anda. 10 hingga 21 berisi informasi tentang hukum dan hukuman Jepang, tetapi saya yakin negara Anda memiliki undang-undang dan peraturan lingkungan yang sama atau serupa untuk setiap kasus. Harap jalankan bisnis Anda sesuai dengan hukum dan peraturan negara Anda. Saya menjelaskan bahwa ada "hukuman administratif", "hukuman pidana", dan "hukuman perdata" sebagai hukuman, tetapi penerapan hukuman dapat dibagi menjadi hukuman langsung dan hukuman tidak langsung. Selanjutnya, ada ketentuan hukuman ganda yang mengenakan hukuman tidak hanya pada penanggung jawab tetapi juga pada perusahaan. Kami akan menjelaskan undang-undang dan peraturan lingkungan yang khas dari perspektif ini..

[Audio] Pertama-tama, kami bertanggung jawab atas lingkungan di pabrik dan kantor kami. Penanggung jawab ini haruslah penanggung jawab atau penanggung jawab yang memenuhi syarat sesuai dengan fasilitas dan skala yang dipasang oleh pabrik. Tidak hanya ketika memasang peralatan baru, tetapi juga ketika ada perubahan atau penambahan, perlu untuk mengajukan pemberitahuan perubahan. Di indonesia setiap penanggung jawab fasilitas lingkungan harus sudah memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan sertifikat ini wajib dilaporkan dalam laporan online ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Energi bukanlah kategori "polusi" konvensional, sehingga mudah diabaikan. Namun, konservasi energi dan penghematan CO2 dikelola oleh pemerintah masing-masing negara. Pemeliharaan, inspeksi, manajemen, dan pelaporan harian fasilitas produksi mematuhi undang-undang ini..

[Audio] Tindakan yang diwajibkan secara hukum dari penanggung jawab adalah kewajiban untuk memberi tahu manajer sebelum dan sesudah pemasangan peralatan. Di sini, biru adalah tindakan yang diperlukan secara hukum sebelum pemasangan, dan oranye adalah tindakan setelah operasi. Kegagalan untuk mengirimkan laporan dapat mengakibatkan penalti dan dapat mengakibatkan penutupan pabrik. Dinas Lingkungan Hidup di seluruh indonesia memiliki seksi khusus untuk pelanggaran peraturan lingkungan yaitu GAKUM atau Penegak Hukum dimana jika ada pelanggaran dari Perusahaan maka akan bekerja sama dengan pihak kepolisian yaitu bagian Krimsus atau Kriminal Khusus untuk memanggil dan interogasi dalam rangka mengumpulkan bukti pelanggaran dan selanjutnya diserahkan ke Pengadilan. Di Jepang, pemerintah nasional telah menetapkan target pengurangan energi, dan jika target ini tidak dapat diamati, pemerintah nasional akan mengauditnya. Jika kegiatan tidak dilakukan sesuai dengan hukum, perintah perbaikan dikeluarkan dan nama perusahaan diumumkan. "Penggunaan listrik dan bahan bakar yang tidak direncanakan bukanlah alasan yang baik untuk membayar di rumah" tetapi merupakan pelanggaran hukum dan peraturan. Undang-undang ini mengharuskan semua perangkat yang menggunakan energi dikelola dengan tepat, tetapi juga bermanfaat bagi perusahaan..

[Audio] Berikutnya adalah Hukum Udara dan Air. Fasilitas yang berkaitan dengan udara dan air yang tunduk pada pembatasan hukum disebut fasilitas khusus. Ini termasuk boiler dan painting, dan peralatan painting dan perangkat perawatan permukaan di air, mesin pembersih, dan septic tank. Izin diperlukan untuk pemasangan dan pengoperasian fasilitas tertentu. Di indonesia untuk cerobong wajib memiliki lubang sampling, platform dan akses tangga. Pengujian cerobong dilakukan minimal 6 bulan sekali. Untuk fasilitas pengolahan air limbah harus memiliki persetujuan teknis, surat lain operasi dan pengujian dilakukan harian, bulanan dan per 6 bulan..

[Audio] Personil yang bertanggung jawab atas fasilitas tertentu diminta untuk mengkonfirmasi dan melaporkan bahwa emisi dan kualitas air berada dalam batas dan untuk Inspeksi Preventif fasilitas untuk operasi yang baik. Tindakan yang diwajibkan secara hukum dari penanggung jawab di setiap fasilitas adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, tetapi tindakan yang harus diambil dan nilai peraturan akan berubah tergantung pada fasilitas. Kegagalan untuk melakukannya dapat menyebabkan denda dan penjara, serta kemungkinan penutupan pabrik. Karena tidak mungkin untuk memulihkan udara atau air yang tercemar setelah dilepaskan, hukuman dikenakan hukuman langsung dan kegagalan lingkungan. Di Indonesia dimulai dengan tahapan Sanksi 1 teguran, sanksi 2 sanksi administrasi dan Sanksi 3 berupa hukuman penjara. Ini ditentukan dari hasil penyelidikan pihak Gakum dan Kepolisian.

[Audio] Berikutnya adalah Hukum Limbah dan Zat Kimia. Limbah adalah yang paling mungkin melanggar hukum dan peraturan, dan undang-undang memberikan peraturan terperinci seperti kontrak, sertifikat lisensi, Manifes, dan metode pemisahan dan pengelolaan limbah. Di indonesia untuk limbah wajib memiliki izin TPS, membuat laporan neraca limbah secara online dan melengkapi surat pengawasan pengangkutan dari Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut limbah. Zat kimia harus ditangani dengan hati-hati, dan ada semakin banyak peraturan keselamatan dan kesehatan. Tidak hanya undang-undang lingkungan seperti UU PRTR, tetapi juga peraturan seperti UU Keselamatan Kerja dan UU Pertahanan Kebakaran harus diperhatikan saat menyimpan dan menggunakan cat dan bahan bakar. Di indonesia Pemenuhan dokumen MSDS dan implementasinya sepeti spill kit, grounding, Pengukuran berkala setiap 6 bulan untuk gas VOC (Benzene, Toluene, Xylene) dari pemakaian cat dan thinner.

[Audio] Kami bertanggung jawab atas limbah industri bahkan jika kontraktor yang memintanya melakukan tindakan ilegal. Oleh karena itu, penanggung jawab tidak hanya harus secara teratur meninjau kontrak dan status manajemen, tetapi juga memperhatikan metode pembuangan dan metode manajemen kontraktor. Hukuman untuk pembuangan ilegal sangat berat, dan manajemen perusahaan mungkin cenderung mengingat biaya untuk kembali ke keadaan saat ini. Tindakan yang diperlukan dari manajer zat kimia adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Kegagalan untuk melakukannya dapat menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan dan keselamatan penduduk dan karyawan setempat. Selain hukuman dan denda, polusi tanah menyebabkan biaya yang sangat besar, seperti pemulihan situasi saat ini dan pembentukan sistem manajemen setelahnya. Di Indonesia dimulai dengan tahapan Sanksi 1 teguran, sanksi 2 sanksi administrasi dan Sanksi 3 berupa hukuman penjara. Ini ditentukan dari hasil penyelidikan pihak Gakum dan Kepolisian.

[Audio] Berikutnya adalah getaran, kebisingan, dan bau. Getaran, kebisingan, dan bau adalah barang yang menjadi keluhan dari penduduk setempat meskipun memenuhi standar hukum. Undang-undang dan peraturan ini menentukan fasilitas yang akan dicakup, tetapi fasilitas lain mungkin dikeluhkan oleh, misalnya, getaran dan kebisingan pada saat inspeksi atau pengiriman excavator. Bau cukup sensorik dan bervariasi dari satu orang ke orang lain, jadi kami juga menggunakan tes sensorik saat melakukan Inspeksi Diri..

[Audio] Fasilitas yang terkena getaran atau kebisingan atau bau mungkin memerlukan aplikasi sebelumnya, tetapi pengukuran tidak diperlukan. Namun, jika terjadi keluhan, pengukuran sukarela harus dilakukan secara berkala untuk menentukan apakah fasilitas perusahaan adalah penyebab keluhan atau tidak. Tunjangan ini bervariasi tergantung pada wilayah dan lokasi, sehingga orang yang bertanggung jawab perlu mengonfirmasinya. Di sini, kita telah melihat tindakan orang yang bertanggung jawab atas undang-undang dan peraturan lingkungan dalam 10 undang-undang dan peraturan lingkungan yang khas. Hukuman atau tindakan ini adalah contoh Jepang, tetapi tunduk pada peraturan di semua negara. Untuk menanggapi masalah ini tanpa gagal, setiap situs bisnis telah menyiapkan daftar persyaratan hukum. Setiap orang yang bertanggung jawab harus merujuk pada daftar masalah hukum terbaru, dan jika ada perubahan, itu harus dimasukkan ke dalam tindakan hukum dari peralatan yang bertanggung jawab atas departemen..

[Audio] Selanjutnya adalah hukum tentang pencemaran tanah. Ketika mentransfer atau mengubah karakteristik tanah di mana kontaminasi tanah dicurigai karena penanganan bahan berbahaya, penelitian kontaminasi harus dilakukan terlebih dahulu. Berdasarkan penelitian, Gubernur menunjuk "Area" dan melakukan dekontaminasi atau perubahan sifat sesuai dengan area. Penting untuk memberi tahu gubernur ketika mengubah sifat..

[Audio] Untuk mencegah kerusakan terkait kesehatan yang disebabkan oleh tanah yang terkontaminasi, diperlukan penelitian, pelaporan, dan pemberitahuan sebelumnya. Di Jepang, pelanggaran adalah hukuman langsung, dan hukuman dikenakan tidak hanya pada orang yang bertanggung jawab tetapi juga pada perusahaan. Mengkonfirmasi isi peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran tanah di setiap lokasi usaha untuk memastikan tidak ada pelanggaran atau kelalaian dalam laporan..

[Audio] Selanjutnya adalah kontrol CFC dan Poly Chlorinated Biphenyl. Mengenai pengendalian zat kimia, mungkin ada kasus di mana tidak hanya zat yang dilarang atau digunakan secara global, seperti CFC, Poly Chlorinated Biphenyl, dan asbes, tetapi juga zat yang dilarang atau dibatasi di setiap negara tempat setiap lokasi bisnis berada. Personel yang bertanggung jawab atas pengelolaan bahan kimia harus memahami jenis, nilai standar, dan metode respons zat regulasi masing-masing negara bersama dengan zat yang diatur secara global..

[Audio] Kami bertanggung jawab atas limbah industri bahkan jika kontraktor yang memintanya melakukan tindakan ilegal. Oleh karena itu, penanggung jawab tidak hanya harus secara teratur meninjau kontrak dan status manajemen, tetapi juga memperhatikan metode pembuangan dan metode manajemen kontraktor. Hukuman untuk pembuangan ilegal sangat berat, dan manajemen perusahaan mungkin cenderung mengingat biaya untuk kembali ke keadaan saat ini. Tindakan yang diperlukan dari manajer zat kimia adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Kegagalan untuk melakukannya dapat menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan dan keselamatan penduduk dan karyawan setempat. Selain hukuman dan denda, polusi tanah menyebabkan biaya yang sangat besar, seperti pemulihan situasi saat ini dan pembentukan sistem manajemen setelahnya..

[Audio] Tabel ini merangkum persyaratan hukum dan peraturan dan zat target. Namun, setiap situs bisnis menyiapkan dan mengelola "Daftar Persyaratan Hukum" yang menghubungkan kategori ini dengan fasilitas, peralatan, departemen yang bertanggung jawab, dan status perizinan. Undang-undang yang perlu ditangani bervariasi tergantung pada fasilitas dan lokasi. Namun, sistem Produksi dapat tunduk pada sebagian besar undang-undang dan peraturan, seperti yang ditunjukkan dalam tabel korespondensi yang terlampir dalam bingkai biru. Perlu dicatat bahwa banyak undang-undang dan peraturan berlaku bahkan untuk perusahaan penjualan dan sistem layanan. Setiap perusahaan memiliki daftar sesuai dengan peralatan, sehingga orang yang bertanggung jawab harus memeriksa dengan departemen teknik produksi atau departemen lingkungan. Daftar ini dirangkum dalam format untuk setiap perusahaan..

[Audio] Daftar persyaratan hukum adalah daftar persyaratan hukum yang harus diikuti oleh operasi bisnis yang sedang berlangsung. Ini adalah dasar dari manajemen lingkungan untuk menyiapkan daftar dan mengoperasikannya sesuai dengan rencana dan prosedur..

[Audio] selanjutkan yang ketiga adalah Studi kasus dari contoh pelanggaran hukum lingkungan yang pernah terjadi.

[Audio] Di sini Anda akan mempelajari jenis-jenis pelanggaran hukum tertentu yang terjadi. Studi kasus ini memberikan penjelasan yang mudah dipahami tentang pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan lain, tetapi isinya juga berlaku untuk perusahaan kami di Hitachi Group.

[Audio] Yang pertama adalah pelanggaran kebocoran penunjukan manajer lingkungan di sebuah pabrik. A Ltd. tidak memerlukan manajer pengendalian polusi karena fasilitas penanganan udara skala kecil. Namun, jumlah total melebihi tingkat tunjangan karena secara bertahap diperluas. Penanggung jawab melamar Mesin Generator sesuai dengan contoh sebelumnya, tetapi mengabaikan penerapan manajer pengendalian pencemaran udara yang diperlukan oleh seluruh pabrik. Dalam hal ini, kami berkonsultasi dengan kantor pemerintah segera setelah ditemukan dan mengambil tindakan segera untuk mencegah pabrik ditutup. Namun, dalam kasus terburuk, ada kemungkinan bahwa pabrik dapat ditutup dan peralatan dapat dilepas..

[Audio] Kasus ini merupakan pelanggaran hukum dan peraturan atmosfer udara terkait fasilitas yang tidak dimonitoring kualitas emisi udaranya. Laporan ini dilaporkan secara sukarela karena ditemukan pelanggaran hukum dan peraturan di lokasi individu, tetapi setelah pengumuman laporan, Kementerian Lingkungan Hidup memberikan panduan, yang mengakibatkan serangkaian pelanggaran serupa di situs lain. Ini disebabkan oleh pemeliharaan daftar persyaratan hukum yang tidak memadai dan tata kelola departemen lingkungan yang tidak memadai. Sebagai hasil dari pendekatan kami sebelumnya, kami tidak mengetahui adanya pelanggaran hukum dan peraturan di semua pabrik kami. HCM Group melakukan audit untuk memeriksa fasilitas dan peraturan masing-masing perusahaan dan memberikan panduan perbaikan. Namun, administrator juga diharuskan untuk memperbarui atau mengkonfirmasi persyaratan hukum..

[Audio] Kasus ini juga merupakan pelanggaran hukum dan peraturan atmosfer udara dengan hasil pengukuran melebihi standar emisi yang sudah ditetapkan. Menurut Undang-Undang Industri Utilitas Listrik, ditemukan bahwa Kilang Minyak E membuat laporan palsu tentang sebagian laporan tentang jelaga dan asap, dll. berdasarkan Perjanjian Pengendalian Polusi selama tiga tahun. Pengukuran kepadatan gas buang udara di kilang dialihdayakan ke perusahaan luar, tetapi data tersebut ditulis ulang oleh personel lapangan ketika diposting ke laporan internal untuk pemerintah kota untuk melaporkan data pengukuran melebihi standar emisi. Dalam hal ini, panduan administratif tentang tindakan pencegahan diberikan sebagai respons aktual kepada pemerintah. Karena panduan administratif dipublikasikan, diperkirakan bahwa nilai perusahaan Perusahaan E rusak secara signifikan..

[Audio] Kasus ini adalah drainase ilegal dari pabrik baja yang dikenai hukuman langsung oleh penanggung jawab karena memalsukan pengukuran. Penanggung jawab tahu bahwa standar drainase telah terlampaui oleh perjanjian, dan tidak hanya dibiarkan selama 5 tahun, tetapi juga pengukuran yang ditulis ulang. Masalah organisasi telah sangat ditunjukkan sebagai penyebabnya, tetapi Perusahaan telah diberikan penangguhan penuntutan dan tiga orang yang bertanggung jawab telah didenda. Kami dapat mencegah pelanggaran yang sedang berlangsung selama lima tahun jika kami mematuhi aturan pelaporan pada saat masalah. Ini adalah contoh kemungkinan bahwa perusahaan terburuk akan bangkrut..

[Audio] Kasus ini juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait air dengan membuang limbah melebihi baku mutu lingkungan. Daur Ulang Limbah Makanan K (Kota Kumamoto) membuang limbah yang mengandung nitrogen dan zat lain yang melebihi standar nasional dan prefektur dari Pabrik Kota Nagoya ke Pelabuhan Nagoya lima kali dari September hingga November 2018. Mr. M, presiden Perusahaan, memimpin karyawan dengan motivasi merasa benar sendiri, seperti keinginan untuk melindungi kepentingan Perusahaan K, dan melanjutkan drainase ilegal dengan cara yang sederhana. Ini dinilai sebagai kejahatan organisasi dan kebiasaan, dan Presiden M dijatuhi hukuman penjara dengan pekerjaan selama enam bulan, tiga tahun dengan penangguhan eksekusi hukuman, dan Perusahaan K dijatuhi hukuman denda 0,5 juta yen. Kami juga menerima disposisi dari Kota Nagoya dan Prefektur Aichi untuk mencabut izin usaha..

[Audio] Kasus ini merupakan pelanggaran limbah industri. perusahaan pembuangan limbah industri, dijual kembali. Ini adalah kasus di mana perusahaan pembuangan limbah secara sukarela menyebarkan bahan makanan dari toko rantai terkenal. Limbah yang dihasilkan dalam kegiatan bisnis adalah limbah industri dan tidak dapat ditransfer atau disediakan sendiri. Bisnis emisi bertanggung jawab atas pembuangan limbah sampai akhir. Dalam hal ini, meskipun bahan limbah dijual kembali secara ilegal dan korban wajib mengumpulkan dan membuang limbah, dan perusahaan menanggung biaya modifikasi. Hitachi Construction Machinery tidak hanya memeriksa kontrak dan Manifes, tetapi juga memeriksa kontraktor pembuangan limbah industri untuk meminimalkan risiko..

[Audio] Kasus ini juga menjadi contoh pelanggaran hukum mengenai pemborosan. membuang lebih dari 30 ton bahan limbah konstruksi tanpa izin. Mantan presiden A-Hotel di Kota Matsue, Prefektur Shimane berusaha menurunkan Biaya Pemrosesan bahan limbah konstruksi dengan bersekongkol dengan mantan wakil presiden perusahaan afiliasi. Dari Oktober hingga Desember 2004, mantan presiden A-Hotel membuang lebih dari 30 ton bahan limbah konstruksi dari pekerjaan konstruksi interior ke Kantor bawah tanah. Akibatnya, hidrogen sulfida dihasilkan di hotel, dan delapan pria dan wanita memperburuk suasana hati mereka dan menerima perawatan. Dalam kasus ini, mantan presiden Hotel A didakwa melakukan kejahatan, dan dia dihukum penjara dengan pekerjaan selama dua tahun empat bulan, tiga tahun dengan penangguhan eksekusi hukuman, dan denda 1,5 juta yen. Dampak terburuk diasumsikan sebagai "penjara dengan pekerjaan tidak lebih dari lima tahun atau denda tidak lebih dari 10 juta yen untuk limbah yang dibuang secara ilegal, atau keduanya. Dalam kasus perusahaan, denda tidak lebih dari 300 juta yen.".

[Audio] Studi kasus ini adalah contoh keluhan kebisingan dari tanaman. Produksi Tahu dan industri lainnya telah mengoperasikan pabrik pagi-pagi sekali. Peralatan sumber kebisingan adalah boiler kecil dan blower udara, sehingga tidak perlu mengajukan aplikasi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa getaran dan kebisingan tidak dianggap sebagai bisnis yang berisiko bahkan setelah pabrik diperluas, karena mereka sebelumnya adalah kepemilikan perseorangan. Dalam hal getaran, kebisingan, dan bau, bahkan jika mereka berada dalam batas hukum, tidak mungkin untuk menanggapi keluhan dari penduduk setempat. Ada kemungkinan bahwa pabrik tidak akan beroperasi sampai alasannya diperbaiki, atau bahwa sejumlah besar biaya akan dikeluarkan, seperti merelokasi dinding dan fasilitas Peredam Kebisingan..

[Audio] Setelah kita mendengarkan dan memahami kasus – kasus pelanggaran yang pernah terjadi, berikut ini cara mencegah pelanggaran hukum.

[Audio] Organisasi dan tata kelola pengelolaan lingkungan adalah cara paling penting untuk mencegah pelanggaran hukum. Organisasi yang melakukan pengelolaan lingkungan berbeda dari perusahaan ke perusahaan, seperti ketika divisi lingkungan independen dan Departemen Urusan Umum merangkap jabatan. Namun, perwakilan dari masing-masing divisi berpartisipasi dalam organisasi ini untuk mengelola divisi. Di bawah organisasi manajemen lingkungan ini, kami mengelola lima undang-undang dan peraturan berikut (1) Daftar Hukum dan Peraturan Lingkungan, Daftar Fasilitas Lingkungan dan Tabel Penilaian Dampak Lingkungan ➁ Paket tahunan (3) Prosedur kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lingkungan (4) Pendidikan lingkungan (5) Sistem pelaporan Item ini (1) hingga (5) adalah elemen untuk kepatuhan hukum, dan operasi dilakukan P dan prosedural untuk menghilangkan kebocoran. Dengan kata lain, pemeliharaan dan inspeksi MANUAL dan MANUAL Investasi Bisnis Baru dari masing-masing fasilitas adalah instruksi untuk mematuhi undang-undang dan peraturan lingkungan. Organisasi dan peran ini telah ditetapkan untuk setiap perusahaan, jadi silakan hubungi departemen lingkungan masing-masing perusahaan untuk detailnya..

[Audio] Berikut ini menjelaskan prosedurnya. Saat memasang peralatan yang tunduk pada undang-undang dan peraturan lingkungan, departemen perencanaan akan berlaku sesuai dengan prosedur manajemen baru. Aplikasi baru ini akan meminta Anda untuk mengkonfirmasi undang-undang tentang fasilitas jika Anda mengirimkan aplikasi sesuai dengan daftar periksa. Silakan minta produsen dan departemen lingkungan untuk mengkonfirmasi undang-undang dan peraturan apa yang berlaku untuk fasilitas baru. Jika tidak diketahui, perlu untuk melanjutkan sambil berkonsultasi dengan otoritas administrasi yang bertanggung jawab. Jika Anda tidak memiliki P manajemen yang merupakan sumber MANUAL manajemen untuk instalasi, tanyakan kepada produsen dan departemen Div. Teknik Produksi untuk membuatnya. Personil yang terlibat dalam pengoperasian instalasi kemudian harus melakukan inspeksi dan pengukuran berkala sesuai dengan MANUAL administrasi. Selain itu, kami juga perlu menyerahkan laporan dan aplikasi ulang karena perubahan fasilitas sesuai kebutuhan, tetapi ini adalah MANUAL. Termasuk dalam operasi adalah nama prosedur, tabel Inspeksi Pencegahan, MANUAL administrasi, dll. Jika tidak diperbarui sesuai dengan undang-undang dan peraturan lingkungan terbaru, ada kemungkinan pelanggaran hukum. Diperlukan untuk mengkonfirmasi apakah ada perubahan dalam peralatan departemennya sendiri dalam daftar persyaratan hukum dan untuk mengubah MANUAL kontrol, dll..

[Audio] Pengetahuan ahli diperlukan untuk mengelola peralatan, tetapi pendidikan lingkungan harus digunakan secara aktif baik secara internal maupun eksternal. Pendidikan lingkungan diselenggarakan oleh divisi lingkungan atau divisi urusan umum di sebagian besar perusahaan, dan pendidikan khusus diberikan baik di dalam maupun di luar perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Juga, ada banyak item yang perlu memenuhi syarat untuk dikelola, jadi silakan ikuti ujian dan ikuti kursus secara sistematis sebagai bagian dari pekerjaan Anda..

[Audio] Ini adalah kumpulan hasil aktual dan kasus pelanggaran, yang diposting di intranet. Keberhasilan dan kegagalan secara langsung berguna untuk pekerjaan Anda sendiri, jadi silakan gunakan untuk pelatihan di departemen Anda. Pendidikan lingkungan oleh praktisi sangat penting untuk kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lingkungan. Silahkan mengikuti pendidikan lingkungan hidup sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing penanggung jawab..

[Audio] Ketika menemukan kegagalan atau kelainan lingkungan, ditetapkan bahwa supervisor harus segera menghubungi supervisor. Sistem pelaporan pada saat kelainan diatur untuk setiap situs. Laporan harus dibuat sesuai dengan aturan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, menutup-nutupi dan memalsukan telah menjadi berita. Sadarilah bahwa masalah penipuan atau tidak dilaporkan bukan hanya masalah orang yang bertanggung jawab atau departemen, tetapi juga "merugikan seluruh perusahaan" yang menjatuhkan kegiatan bisnis itu sendiri. Pelaporan sesegera mungkin akan meminimalkan kerusakan dan biaya..

[Audio] Proses ini adalah PDCA untuk kepatuhan hukum. Versi terbaru dari undang-undang dan peraturan lingkungan dan pendidikan lingkungan dapat didukung oleh departemen lingkungan, tetapi kebanyakan dari mereka terutama ditangani oleh personel lapangan. Departemen Urusan Lingkungan telah memperkuat sistem dan memberikan dukungan untuk PDCA melalui audit internal ISO14001, audit lingkungan, dan panduan kunjungan untuk mendukung kepatuhan personel yang bertanggung jawab atas urusan lingkungan. PDCA dapat diputar oleh penanggung jawab yang mengamati prosedur di departemen..

[Audio] Akhirnya, berikut adalah ringkasan dari studi hari ini. Undang-undang dan peraturan lingkungan terkait dengan semua orang yang terlibat dalam manufaktur, layanan, dan fasilitas serta produk lainnya dalam operasi sehari-hari mereka. Jika terjadi pelanggaran hukum dan peraturan, kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri mungkin menjadi masalah besar. Selain itu, penanggung jawab serta tanggung jawab perusahaan dapat dihukum. Untuk mencegah pelanggaran hukum dan peraturan : (1)Kegiatan dan Inspeksi Preventif sesuai dengan manual operasi (2) Pelaksanaan atau partisipasi dalam pendidikan lingkungan hidup (3)Melaporkan Status Abnormalitas Ini penting. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi departemen kompilasi lingkungan..

[Audio] Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian bapak ibu sekalian. Jika sudah selesai mengikuti training ini silakan mengisi pertanyaan evaluasi training yang dikirimkan oleh Training and Development section. Jika ada masalah terkait lingkungan silakan bisa menghubungi penanggung jawab lingkungan untuk air dan udara kepada bapak andrianto dan penanggung jawab limbah, kebisingan, kebauan dan semua hal terkait hasil pengukuran lingkungan kepada bapak tanjung. Terima kasih semoga training ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kelangsungan bisnis HCMI ke depannya..